Permasalahan PON Papua Diminimalkan

WALAUPUN Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua baru akan berlangsung empat tahun mendatang, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melakukan berbagai langkah untuk mensukseskan ajang itu. Hal tersebut dilakukan agar PON 2020 di Bumi Cenderawasih berlangsung sukses.

Salah satu masalah yang dihadapi Papua dalam persiapan penyelenggaraan PON 2020 ialah adanya hak ulayat atas tanah. Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan sudah mendapatkan sejumlah keluhan berkaitan dengan tanah hak ulayat.

"Makanya kami ingin datang ke Papua untuk mengetahui lebih jelas permasalahannya karena ini berkaitan dengan tanah yang akan digunakan untuk membangun venue. Kami juga ingin tahu rencana induk yang disiapkan Papua untuk penyelenggaraan PON," kata Gatot di Jakarta, kemarin.

Gatot menambahkan Kemenpora bersama Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan sejumlah persiapan khusus terkait dengan penyediaan dan standardisasi arena pertandingan, penyelenggaraan, dan penganggaran. Sejumlah regulasi soal PON juga akan direvisi agar penyelenggaraan PON 2020 lebih baik.

Pada PON XIX Jawa Barat 2016, sejumlah pegawai Pemprov Papua ikut magang dalam proses penyelenggaraan untuk belajar bagaimana menggelar multiajang olahraga empat tahunan tersebut. PON 2020 Papua direncanakan berlangsung di lima kabupaten/kota, yaitu Jayapura, Wamena, Timika, Biak, dan Merauke.

Sekretaris Umum Panitia Besar PON/Pepernas 2016 Jabar, Ahmad Hadadi, menyatakan sudah menyiapkan sejumlah pedoman umum yang akan diserahkan kepada Papua dan juga daerah lain yang dapat menjadi referensi dalam menyelenggarakan PON. Terutama dari segi peng-anggaran, pengelolaan keuangan, dan aset.

"Persoalan dalam PON biasanya dampak dari pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel. Dalam pedoman itu akan ada mengenai cara pengelolaan keuangan dari pemprov ke kabupaten/kota, soal hibah, dan sebagainya," ujarnya.

Peparnas 2016
Jawa Barat kini memulai proses persiapan akhir penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XV 2016 di Kota Bandung pada 15-24 Oktober mendatang. Sebanyak 13 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam pesta olahraga bagi penyandang disabilitas tersebut, yang melibatkan 2.355 atlet dari 29 provinsi. Untuk Peparnas 2016, jelas Hadadi, ada beberapa standar berbeda yang diterapkan PB PON-Peparnas, terutama soal fasilitas bagi atlet dan kontingen.

"Seluruh kontingen kita berikan penginapan yang paling bagus di Bandung dan seluruh biaya akomodasi ditanggung panitia. Kami juga siapkan antar jemput kontingen sampai ke Bandara Soekarno-Hatta," ujar Hadadi. Untuk penyelenggaraan Peparnas XV 2016, Jawa Barat menggelontorkan dana sekitar Rp270 miliar. Kemenpora membantu penyelenggaraan Peparnas dengan memberikan dana sebesar Rp35 miliar. (R-2)