Gita Dianggap Melanggar Etika

AKSI Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Gita Wiryawan dalam acara makan malam bersama atlet peraih medali emas Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang berlangsung di Jakarta Senin (3/10) lalu dianggap melanggar etika.

Pasalnya, acara tersebut dianggap sarat akan kampanye gelap Gita yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020. Sekretaris Dewan Pengawas PP PBSI, Abdullah Fadri Auli pun mengaku kecewa dengan sikap Gita yang menyalahgunakan kapasitasnya sebagai Ketua Umum dengan memanfaatkan atlet dan anggaran PP PBSI.

"Semalam (Senin malam) ada kegiatan ramah tamah dengan atlet Olimpiade, cuma isinya justru jadi ajang kampanye. Persoalannya apakah dibenarkan seorang calon yang mendeklarasikan diri dengan memanfaatkan atlet Olimpiade dan menggunakan anggaran PBSI. Kalau ingin demikian pakailah anggaran sendiri," ujar Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI Lampung tersebut kepada Media Indonesia di Jakarta kemarin. Pada acara ramah tamah bersama Tontowi/Liliyana tersebut, Gita memang mengundang beberapa pengurus provinsi.

Empat di antaranya, yaitu Pengprov Nangroe Aceh Darussalam, Pengprov Kepulauan Riau, Pengprov Sulawesi Utara, dan Pengprov Kalimantan Barat sempat menyampaikan kesan dan pesan terkait kepemimpinan Gita selama periode 2012-2016 yang disertai dengan dukungan mereka terhadap Gita. Beberapa pengurus pusat dan provinsi pun protes terkait aksi penyalahgunaan momentum itu. Aksi protes juga diungkapkan Ketua Harian PBSI Banten, Muhammad Ferli. Saat dihubungi via telepon, Ferli mengungkapkan, tindakan Gita dan pengurus pusat yang terlibat pada acara makan malam tersebut melanggar etika.

Ferli menganggap kesekretariatan PP PBSI tidak profesional dan terkesan menggiring opini publik. Selain itu, terkait pencalonan Ketua Umum, Abdullah menyanggah adanya dukungan dari 21 pengprov pada kubu Gita. Abdullah pun mengklaim sebanyak 15 pengprov secara resmi mendukung Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto pada pencalonannya sebagai Ketua Umum PP PBSI selanjutnya. "Selain itu, ada tujuh pengprov lagi yang masih dalam proses dukungan untuk Wiranto. Ini dilakukan di atas materai," ujar Abdullah. (Rul/R-3)