Papua Berkejaran dengan Waktu

PAPUA hanya memiliki waktu kurang dari dua tahun sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2020. Dalam persiapan yang terbilang mepet tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengeluhkan sejumlah kendala saat menemui Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, Kamis (1/11).

Gubernur Papua Lukas Enem­be mengatakan salah satu kendala ialah masalah arena yang dalam instruksi presiden tidak dapat sepenuhnya dibiayai APBN dan APBD. Inpres yang dimaksud ialah Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2017.

Dalam inpres itu dukungan APBN ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun. Lukas menganggap dana tersebut belum cukup untuk menyelenggarakan PON dan Peparnas 2020.

“Kami mengapresiasi dukungan dari pusat. Namun, dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2017, (dana itu) tidak mencakup pembiayaan seluruh venue. Untuk itu, kami datang ke sini agar pemerintah bersedia merevisi inpers,” kata Lukas.

Saat menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bersedia mere­visi inpres. Bahkan, Imam bersedia untuk menyokong peralatan yang pernah digunakan saat Asian Games dan Asian Para Games 2018.

“Peralatan olahraga harus dimaksimalkan, termasuk yang pernah digunakan saat Asian Games dan Asian Para Games 2018 lalu. Alat-alat itu sudah teruji dan berstandar internasional serta jadi lebih efisien dari segi anggaran,” tegas Imam.

Gubernur Papua juga menyampaikan usul dari Gubernur Papua Barat kepada Menpora berkaitan dengan tuan rumah PON di dua provinsi. (Rul/R-2)