Polri-TNI Mulai Susun Skema Pengamanan Asian Games

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) terus bersinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merumuskan strategi yang pas dalam mengamankan dan melancarkan Asian Games 2018. Pada perhelatan pesta olahraga yang berlangsung di Jakarta-Palembang sejak 18 Agustus-2 September mendatang tersebut, isu keamanan terang menjadi salah satu hal krusial demi kesuksesan penyelenggaraan.

Karena itu, beberapa upaya telah disusun dan bahkan mulai dilakukan sejak April lalu untuk mengamankan jalannya Asian Games. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Tito Karnavian menjelaskan, saat Asian Games nanti akan dilibatkan 36ribu anggota gabungan TNI dan Polri.

"Karena event ini penting sehingga kita sudah susun operasi yang kita namakan Amongraga, operasi ini akan dimulai pada 18 Agustus- 2 September melibatkan 36ribu anggota TNI Polri. Sebetulnya, ada tiga tahapan besar sebelum Asian Games, yakni saat test event yang tak terlalu besar acaranya kemudian ada pawai obor di 18 provinsi, dan terakhir tahap inti yang dimulai sejak Pembukaan Asian Games nanti, kita sudah punya templatenya," ujar Tito saat acara Diskusi Asian Games di Jakarta, Rabu (2/5).

Tito menambahkan, akan ada pembagian tugas pada saat pembukaan Asian Games berlangsung 18 Agustus nanti. TNI akan menjadi ujung tombak pengamanan kepala-kepala negara peserta, sementara jajaran kementerian yang mewakili kepala negara akan menjadi tanggung jawab kepolisian.

"Ada total 26 kepala negara yang kemungkinan bisa hadir dan nanti bisa bagi tugas, ujung tombaknya operasi Waskita dimana TNI jadi kepala pengamanan bagi para kepala negara. Kita bikin security officer untuk mengawal tamu-tamu VVIP yang ada termasuk kedutaan besar dari 4 negara, kita juga membuat pusat komando di Mabes Polri yang diattach di instansi terkait seperti Badan Intelijen Negara, TNI, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain," tambahnya.

Selain itu, Kepolisian Daerah mendapat jatah tugas mengamankan empat tempat kluster. Kluster pertama yakni kawasan Gelora Bung Karno dan sekitarnya.

Kluster kedua, Jiexpo Kemayoran dan sekitarnya. Kluster ketiga berada di Jawa Barat dan Banten, sementara kluster keempat di Palembang.

"Jadi akan ada posko-posko pengamanan di setiap kluster tersebut, kami akan mengamankan venue dan wisma atlet, saat berangkat dan pulang atlet semua akan kami kawal. Terutama bagi atlet-atlet yang berasal dari negara rawan konflik, seperti timur tengah, myanmar kan ada kasus muslim Rohingya, kemudian fFilipina juga sehingga untuk kontingen dari negara-negara tersebut akan diberikan atensi dan pengamanan khusus," lanjut Tito.

Tak hanya itu, pihak kepolisian juga mulai mengatasi masalah konvensional. Menurut Tito, sejak pekan lalu sudah mulai diberlakukan operasi citra polisi untuk memberi tekanan pada kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan kejahatan jalanan.

"Premanisme, kejahatan jalanan, seperti copet, jambret dan sebagainya sejak sekarang sudah mulai kami tekan kelompok-kelompok tersebut sehingga nanti tidak menimbulkan kericuhan saat penyelenggaraan," tandas Tito.

Namun, dari sederet upaya yang dilakukan, Tito mengaku ada satu masalah yang masih menimbulkan kekhawatira. Hal penting tersebut menyangkut mobilitas atlet yang erat kaitannya dengan kemacetan di Jakarta.

"Salah satu tantangan kita nanti adalah masalah kemacetan di Jakarta, makanya saat ada usulan sekolah-sekolah diliburkan itu setidaknya bisa membantu mengurangi kemacetan hingga 20%. Kunci kemacetan yang lain adalah pengawalan dari kepolisian," jelas Tito.

"Karena targetnya itu kan mobilisasi atlet maksimal 45 menit kalau lebih dari itu negara-negara peserta khawatir akan kelelahan atlet-atlet mereka, jangan sampai ada komplain dari negara-negara peserta," pungkasnya. (OL-5)