Tim Saber Pungli Jangan cuma Menindak

TIDAK hanya menindak, keberadaan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di daerah perlu diiringi dengan upaya pencegahan dari sisi aparat ataupun masyarakatnya.

"Terlepas besar atau kecilnya nilai uang yang dijadikan barang bukti, mestinya harus ada juga proses pembinaan," seru Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo, Selasa (31/1).

Bagi PNS, sambungnya, tim Saber Pungli bisa menjadi terapi kejut bagi mereka agar bisa bekerja profesional dalam melayani masyarakat. Di sisi lain, masyarakat perlu diedukasi untuk segera meninggalkan budaya memberikan uang pelicin saat mengurusi sesuatu.

Apalagi jika mengacu pada aturan hukum, sebut Faisal, pemberi dan penerima uang seharusnya bisa sama-sama terancam jeratan hukum. "Kita juga pasti akan koordinasi dengan Pemkot Sukabumi dalam hal pembinaan dan pengawasan disiplin PNS.

"Menurutnya, terungkapnya kasus pungli di Kecamatan Lembursitu, Kamis (26/1) lalu, telah menjadi terapi kejut bagi kedua pihak, yaitu PNS ataupun masyarakat.

Seorang PNS golongan II D berinisial DH tertangkap ta-ngan melakukan upaya pungli dalam proses pembuatan KTP dan meminta uang sebesar Rp200 ribu sebagai biaya pembuatannya.

Dari PNS itu, tim Saber Pungli mengamankan 1 unit laptop, 1 buah flashdisk, 2 lembar KTP, 16 kartu keluarga pemohon KTP, dan uang sebesar Rp440 ribu.

Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi mengaku baru mendengar penangkapan itu. Ia pun mengapresiasi kerja tim Sapu Bersih Pungutan Liar.

Tim Saber Pungli Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berencana mengajukan penambahan anggaran untuk operasional melalui APBD Perubahan 2017.

Saat ini, tim baru mendapat anggaran Rp250 juta. Mulai 1 Februari, tim Saber Pungli akan menempati kantor di bekas Kantor Dinas Tenaga Kerja. Setelah tim berkantor, masyarakat yang ingin melapor dan membuat aduan terkait dengan pungli dipersilakan mendatangi pelayanan publik.

Meski sudah dibentuk beberapa bulan lalu, tim Saber Pungli Kota Tasikmalaya, Jabar, belum berjalan. Kepala Inspektorat Kota Tasikmalaya Dindin Saepudin beralasan pihaknya fokus melakukan sosialisasi ke sejumlah instansi. Padahal, diakuinya, sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan pungli dalam proses perizinan karena harus menggunakan konsultan dengan bayaran cukup mahal. (BB/TS/AD/N-4)