KPPU Desak Pemerintah Kendalikan Bandar Cabai

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bandar cabai yang selama ini menguasai pasar memiliki potensi paling besar dalam mengatur harga.

Dalam kunjungan kerja di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tim KPPU berkomunikasi langsung dengan petani cabai. Mereka terus menggali data dan fakta di lapangan untuk mengurai masalah gejolak harga cabai, termasuk mengungkap dugaan kartel pada tata niaga komoditas itu.

"Dugaan kartel, kita lagi monitor," tegas Ketua KPPU M Syarkawi Rauf kepada wartawan di Malang, Jatim, Senin (30/1).

Ia menjelaskan, selama melakukan monitoring di Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Banjarmasin, dan Makassar, menemukan fakta bahwa jumlah bandar di daerah dan Jakarta tidak banyak sehingga pasarnya terpusat.

"Bandar itu pemainnya tidak banyak, menguasai pengepul dan agen. Di level itu paling mudah mengatur harga," katanya.

Sejauh ini, lanjut Syarkawi, pihaknya terus menggali data produksi, distribusi, dan jumlah pemain di setiap distribusi itu. Kendati belum menyimpulkan adanya kartel, bagi KPPU menilai bahwa lonjakan harga cabai akhir-akhir ini sudah tidak wajar.

"Harganya terlihat tidak rasional, tidak masuk akal. Terlalu tinggi sampai Rp120 ribu per kilogram. Harga yang terbentuk itu bisa disebabkan adanya permainan. Itu sebabnya kita aktif melakukan monitoring," ujarnya.

Selama melihat kondisi riil di lapangan, ia menemukan fakta bahwa produksi cabai selama Januari sampai Februari 2016 menurun mencapai 30% hingga 40%. Dampaknya, harga cabai di pasar pun fluktuasi cenderung terus melonjak. Hal itu dipicu oleh melimpahnya produksi yang berakibat harga anjlok saat panen raya pada Oktober hingga Desember 2016.

Saat itu, kata dia, banyak petani frustrasi sehingga memutuskan beralih tanam. Kendati masih ada tanaman yang bisa dipanen lantaran telanjur merugi akibat harganya turun drastis, tanaman cabai pun dibabat dan diganti tanaman lainnya. Kondisi itu mengakibatkan pasokan menjadi berkurang di pasar lantas memicu lonjakan harga pada Januari 2017.

Selain memahami permasalahan di petani, pihaknya juga mencermati panjangnya rantai distribusi cabai mulai dari petani dibeli pengepul selanjutnya ditampung bandar. Kemudian bandar mengirim cabai ke pasar induk ditampung agen ke ritel barulah sampai di masyarakat.

"Di setiap rantai distribusi itu ada margin. Faktor produksi dan rantai distribusi terlalu panjang," tutur Syarkawi.

Karenanya diperlukan intervensi pemerintah untuk memutus atau setidaknya menyederhanakan mata rantai guna mencegah gejolak harga. Selain itu, peran bandar yang menguasai pengepul dan agen juga harus dibatasi, sebab selama ini masih dominan dalam mengatur harga.

Pemerintah juga didesak melindungi petani, sebab sekarang sudah banyak yang tanam cabai. Di Kecamatan Ngantang, areal tanam mencapai 1.500 hektare dipastikan pada Mei 2017 mendatang panen raya. Saat puncak panen, harga kerap anjlok hanya Rp5 ribu per kg hingga Rp7 ribu per kg.

Bagi petani, kapan pun bisa mengoptimalkan produksi dengan catatan ada kepastian harga yang stabil agar bisa untung. Dari sisi konsumen juga harus ada edukasi agar mulai membiasakan mengonsumsi cabai kemasan sehingga tidak bergantung pada cabai segar. (OL-3)