Ormas Bali Ramai-Ramai Tolak FPI

SETELAH organisasi kemasyarakatan berbasis adat dan kebudayaan di Bali seperti Baladika dan Pemuda Bali Bersatu, kini giliran ormas berbasis agama menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di wilayah mereka.

Beberapa ormas itu di antaranya Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bali, Pagar Nusa, dan beberapa lainnya. Mereka sepakat menolak kehadiran FPI di Bali dan menindak tegas gerakan FPI yang selama ini telah memecah belah persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Bahkan, Pengurus Wilayah GP Ansor meminta juru bicara FPI Munarman yang dilaporkan ke Polda Bali atas kasus pencemaran nama baik Pecalang (polisi adat Bali) segera diperiksa.

Menurut Ketua PW GP Ansor Haji Amron Sudarmanto, meski laporannya saat itu atas nama seluruh elemen masyarakat Bali, Ansor mengecam tindakan yang dilakukan oleh Munarman.

"Mengapa? Karena menurut Ansor, apa yang dilakukan oleh Munarman telah merusak kenyamanan umat Islam di Bali. Sebenarnya kami sangat mengecam semua tindakan statement dari pihak mana pun tidak hanya FPI, yakni tindakan yang sangat mengganggu kenyamanan umat Islam di Bali karena apa yang dia lakukan telah menyentuh sensitivisme dan wilayah pribadi agama tertentu," ujarnya di Denpasar, Minggu (29/1).

Dia pun meminta agar Munarman secara jantan menunjukkan bukti atau fakta atas pernyataannya yang ada di media Youtube.

"Munarman harus gentlemen lah. Dan saya minta laporan segera ditindaklanjuti. Tolong itu Munarman ikuti secara gentlemen, karena dia tokoh nasional untuk bisa menyampaikan sikapnya pernyataan dan bukti secara fakta apa yang disampaikannya melalui Youtube. Jangan jadi pengecut," ujarnya.

PW NU Bali, PW GP Ansor, dan Pagar Nusa NU Bali, mengambil sikap menolak keras kehadiran FPI di Bali. Selain menolak FPI di Bali, ketiganya juga mendesak aparat Polda Bali segera memeriksa Munarman karena dianggap telah memecah belah kerukunan umat beragama di Bali.

Ketua PW NU Bali Samsul Hadi mengungkapkan, selama ini pihaknya belum pernah menemukan kasus umat Islam yang dihalang-halangi untuk beribadat oleh Pecalang.

"NU belum pernah menemukan umat Islam Bali yang dilempari oleh Pecalang Bali itu tidak ada. Jelas itu menimbulkan benih untuk merusak Bali," ujarnya.

NU Bali secara resmi memberikan beberapa pernyataan sikap, antara lain mendukung pemerintah sesuai dengan konstitusi yang ada, menolak keras segala bentuk intoleransi dan radikalisme dengan latar belakang dan alasan apa pun, serta mendukung aparat Polda Bali untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku terhadap semua pelaku fitnah dan provokasi yang menimbulkan perpecahan dan konflik SARA.

"Kita sangat menyayangkan pernyataan dari saudara Munarman bahwa Pecalang melarang orang salat Jumat, karena hal tersebut adalah tidak benar dan menfitnah dengan tujuan provokasi yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama di Bali, yang sampai dengan saat ini sangat harmonis," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PW GP Ansor Amron Sudarmanto juga menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan pernyataan tidak benar yang dilontarkan Munarman kepada Pecalang. Dia pun berkomitmen menolak keras kehadiran FPI di Bali.

"Sangat menyayangkan apa yang dinyatakan oleh sahabat saudara Munarman, bahwa di media sosial Youtube bahwa Pecalang melarang umat Islam salat Jumat adalah tidak benar. Kami GP Ansor merasa tidak pernah dilarang seperti itu. Kami merasa tidak perlu adanya FPI di Bali karena kami sudah bisa menjaga keamanan keberagaman kami," tegas Amron.

Hal yang sama disampaikan pimpinan Pagar Nusa Bali Zaenuri yang menolak keras kehadiran FPI ke Bali.

"Karena Bali sudah aman tidak perlu lagi FPI. Kami mendukung kepolisian untuk memberantas radikalisme dan terorisme yang ada di Bali ini," tandasnya.

Sebagai badan otonomnya NU, pihaknya juga sangat sepakat dan menjunjung keputusan NU.

"Karena Pagar Nusa (Pagar Nahdatul Ulama dan Bangsa) adalah NU, NU adalah Pagar Nusa," ujarnya.

Sikap penolakan kepada FPI di Bali juga sudah menjadi kesepakatan dengan Pengurus Besar (PB) NU Pusat yang menolak radikalisme di bumi Indonesia.

"Kalau membubarkan itu bukan tugas NU kalau melanggar konstitusi itu tugas aparat negara, kalau NU itu menolak segala bentuk radikalisme yang ada di Bali," tutup Samsul seraya menambahkan pihaknya akan melakukan konsolidasi dan silaturahim dengan elemen lainnya. (OL-3)