Menaker Sebut Jumlah TKA China Meningkat Wajar

MASYARAKAT diminta menyikapi tingginya jumlah tenaga kerja asing (TKA) dari China secara adil dan bijak. Sebab, belakangan investasi dari Negeri Tirai Bambu itu memang cenderung meningkat.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Tegalrejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (29/12) malam.

"TKA kita, terbanyak memang dari China, jumlahnya mencapai 21 ribu orang. Namun, hal ini masuk akal karena memang investasi China meningkat. Ini tentu ada konsekuensinya, kami minta masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih fair," pinta Hanif.

Menurut Menaker, sebelumnya investasi Tiongkok ada di urutan ke-13. Namun belakangan, investasinya meningkat menempati urutan tiga besar di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, jumlah TKA asal China pun cenderung meningkat.

Kendati demikian, Hanif meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, pemerintah memiliki skema pengendalian TKA secara jelas. Orang asing memang diperbolehkan masuk dan bekerja di Indonesia selama memenuhi aturan yang ada.

Persyaratan yang dipenuhi juga tidak mudah. Yakni dari perizinan, pendidikan, kompetensi, wajib alih tekhnologi, dan membayar dana kompensasi.

Hanif menilai, secara keseluruhan, jumlah TKA di Indonesia masih sangat kecil dan terkendali. Data yang ada padanya, hingga akhir tahun ini hanya terdapat 74 ribu TKA yang bekerja di Indonesia.

Hanif membandingkan dengan besarnya jumlah TKI yang ada di negara lain. Seperti 21 ribu TKI berada di Malaysia, dan sekitar 1 juta bekerja di Arab Saudi. Lainnya, TKI yang bekerja di Tiongkok ada 153 ribu dan di Makau 16 ribu.

Pada Jumat (30/12), Menaker Hanif melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Wonosobo. Di sana, ia meresmikan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Ini merupakan program Kemenaker untuk melindungi dan melayani TKI sejak dari desa.

Sementara ini baru ada 100 desa di 50 kabupaten/kota di Indonesia menjadi percontohan Program Desmigratif ini. Salah satunya di Wonosobo, yakni di Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang.

Dijelaskan Hanif, ada empat kegiatan utama dalam setiap desmigratif, yaitu meliputi pusat layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan koperasi untuk penguatan usaha jangka panjang.

Pusat layanan migrasi, dijelaskan Menaker, dibentuk untuk melayani warga desa yang hendak bekerja di luar negeri, agar mereka mendapatkan pejelasan komprehensif, seperti pasar kerja yang ada, bimbingan kerja, serta pengurusan dokumen legal sebagai calon TKI.

Adanya pusat layanan migrasi, diyakini Hanif, akan mampu menekan merebaknya praktik TKI ilegal nonprosedural, yang saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Calo-calo atau sponsor yang selama ini banyak menyasar desa-desa demi mencari tenaga kerja untuk diperdagangkan, bakal tak berdaya dengan adanya pusat layanan migrasi ini.

Usaha produktif mencakup pelatihan dan pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif sampai pada pemasarannya. Tujuan pendampingan usaha produktif, dikatakan Menaker, agar ketika seorang TKI mengirimkan uang hasil kerjanya di luar negeri kepada keluarganya, ada basis usaha produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga ketika pulang kembali, tak lagi berkeinginan untuk berangkat ke luar negeri.

Adapun kegiatan ketiga yaitu community parenting merupakan ikhtiar untuk memberikan pendampingan, terutama kepada anak agar mereka tetap mendapatkan perawatan secara layak meski tengah ditinggal bekerja oleh orangtua mereka. Bentuk kegiatan community parenting ini bisa melalui rumah edukasi yang berfungsi sebagai tempat belajar bagi anak-anak, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, sampai pada diskusi-diskusi produktif.

"Terakhir berupa koperasi usaha memang selayaknya ada, mengingat usaha yang dirintis para eks buruh migran akan lebih berkembang apabila ditampung dan difasilitasi koperasi," pungkasnya. (OL-4)