Kepala Daerah Diminta Kawal Pembentukan BUMDes

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meminta kepada kepala daerah untuk mengawal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa. Pasalnya, hingga saat ini jumlah BUMDes yang ada baru sekitar 22 ribu dari 75 ribu desa yang ada di Indonesia.

"Saya minta kepala daerah mengawal pembentukan BUMDes di setiap desa dari dana desa. Tidak boleh ada lagi dana desa digunakan untuk membuat pagar dan hal-hal yang tidak menghasilkan," kata Mendes, saat Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Mendorong Inisiatif Desa Membangun, di Majalengka, Jawa Barat, Kamis (22/12).

Ditegaskan, jika dikelola dengan baik, BUMDes dipastikan akan memiliki banyak manfaat bagi perekonomian dan kesejahteran masyarakat desa. Oleh karena itu, sebagai stimulus pembentukan BUMDes, mulai tahun depan pemberian bantuan dari pemerintah pusat akan dilakukan melalui BUMDes.

"Bupati kami imbau untuk tahun depan diharapkan membuat BUMDes, karena tahun depan bantuan-bantuan dari pemerintah diberikan kepada BUMDes, baik pupuk, traktor, dan sebagainya. Sehingga BUMDes maju dan jadi motor penggerak dana desa," jelasnya.

Meski demikian, diakui Eko, bahwa pengelolaan BUMDes memiliki kendala terkait dengan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingannya harus terus dilakukan.

Mendes juga menegaskan bahwa alokasi dana desa dari pemerintah pusat akan terus ditingkatkan. Oleh karenanya, sangat ironis jika peningkatan dana desa itu tidak berbanding lurus dengan pengembangan perekonomian masyarakat.

"Seharusnya dana desa itu banyak keuntungannya. Apalagi, presiden akan meningkatkan alokasi dana desa. Oleh karena itu, kepala desa wajib memampangkan rencana penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawabannya," tegas Eko.

Sementara itu, Bupati Majalengka, Sutrisno, mengatakan, selama dua tahun program dana desa berjalan, belum terlihat pembangunan yang signifikan di setiap desa.

"Alokasi dana desa berjalan dua tahun, tapi saya tidak melihat menggeliatnya pembangunan dari dana desa. Yang terlihat hanya pagar-pagar yang kinclong, jalan konblok, padahal uangnya miliaran rupiah," katanya.

Hal tersebut, kata dia, terjadi lantaran kepala desa tidak memiliki semangat perubahan dalam membangun desa.

"Ini karena karakter kepala desa masih terbawa sebelum Undang-Undang Desa ada. Padahal, jika dirancang dengan baik, maka kesejahteraan sudah pasti akan terjadi," imbuhnya. (OL-4)