Terus Sambungkan Konektivitas Jalan demi Wujudkan Kesejahteraan Nasional

PEMERINTAH di bawah komando Presiden Joko Widodo menempatkan masalah konektivitas sebagai salah satu sektor prioritas nasional sebagai bentuk penjabaran dari program Nawa Cita. Dalam upaya mewujudkan wilayah Indonesia yang terhubung satu sama lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus membangun infrastruktur jalan.

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan prioritas pembangunan yang dilakukan pada 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Hal itu meliputi percepatan
pembangunan jalan lintas perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, percepatan pembangunan jalan Trans-Papua, percepatan pembangunan dan realinyemen jalan lintas pantai selatan Jawa, percepatan pembangunan jalan bebas hambatan Trans-Sumatra, Trans-Jawa, Balikpapan- Samarinda, serta Manado-Bitung.

“Kami juga berkontribusi dalam mendukung jalan akses pelabuhan tol laut untuk membantu konektivitas wilayah serta turut mendukung jalan akses kawasan strategi pariwisata nasional prioritas seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Komodo, dan Morotai,” ujar Arie di Jakarta, Senin (19/12).

Terkait dengan pengembangan jalan perbatasan, untuk wilayah Kalimantan dari total rencana pembangunan 1.920 km, saat ini sudah terhubung jalan hingga 1.436 km dan menyisakan 483,9 km lagi akses jalan yang belum terhubung.

“Pada 2017 rencana jalan akan terhubung 146 km lagi sehingga total bisa terhubung sepanjang 1.638,6 km dan tersisa 337,7 km jalan yang belum terhubung sehingga pada 2019 diharapkan seluruh akses jalan perbatasan
di Kalimantan sudah terhubung,” papar Arie.

Sementara itu, untuk jalan perbatasan di NTT sudah terhubung 65 km dari total panjang jalan 176,2 km. Pada 2017 akan terhubung 72 km lagi sehingga total jalan perbatasan NTT-Timor Leste yang terhubung menjadi 137 km dengan sisa 39,2 km yang pengerjaannya akan dilakukan bertahap hingga 2019.

“Begitupun dengan Papua kita juga sedang berupaya menghubungkan akses jalan perbatasannya. Dari total 1.098,2 km hingga saat ini sudah terhubung sepanjang 858,6 km. Tahun depan akan kita tambah 24 km sehingga sisanya hanya 215,6 km lagi yang akan terus kita selesaikan,” jelas Arie. Menurut Arie, pembangunan jalan perbatasan merupakan hal penting yang harus segera dilakukan. “Perbatasan merupakan teras terdepan dari NKRI. Dengan tersambungnya akses jalan perbatasan, aktivitas ekonomi warga yang tinggal di daerah perbatasan akan menjadi lebih baik sehingga akan diikuti dengan tumbuhnya pusat ekonomi baru di perbatasan,” paparnya.

Arie menjelaskan progres pembangunan jalan Trans-Papua dari total 4.330 km jalan yang akan dibangun, hingga saat ini sudah terhampar jalan sepanjang 3.851 km. Pada 2017 akan dilanjutkan penghamparan jalan
sepanjang 143,85 km. Kemudian untuk progres percepatan pembangunan dan realinyemen jalan pantai selatan Jawa dari total 1.604 km jalan, sudah terhubung 1.148,83 km. Pada 2016 sudah mulai perencanaan pembangunan jalan tol sepanjang 31 km yang dibangun pemerintah dan 105,13 km lagi akan dibangun pihak swasta.

Selain pembangunan ruas jalan yang sedang dikerjakan, beberapa infrastruktur jalan hingga 2016 sudah selesai dibangun dan diresmikan penggunaannya. Infrasturtur itu antara lain Jembatan Pak Kasih (Tayan) sepanjang 1.650 meter di Kalimantan Barat, Jembatan Soekarno di Manado, Sulawesi Utara, sepanjang 1.127 meter, jembatan Merah Putih di Ambon sepanjang 1.140 meter, 10 jembatan gantung di Kabupaten Lebak, Banten, jalan Tol Cikopo-Palimanan di Jawa Barat sepanjang 116,75 km, jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I dan Seksi II (Pejagan-Brebes Timur) di Jawa Tengah sepanjang 20,2 km, serta jalan Tol Surabaya-Mojokerto
Seksi IV ruas Krian-Mojokerto di Jawa Timur sepanjang 18,47 km.

Efektivitas anggaran

Arie menambahkan pemerintah memiliki keinginan untuk memacu pertumbuhan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun, pertumbuhan ekonomi yang melambat berimbas pada alokasi pendanaan yang diterima Ditjen Bina Marga sehingga perlu ada efektivitas dan efi siensi anggaran.

Pagu awal tahun anggaran 2016 untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,2 triliun yang kemudian dipangkas melalui program penghematan anggaran pemerintah senilai Rp4,97 triliun dalam APBN-P tahap I dan Rp2,96
triliun di APBN-P tahap II sehingga alokasi DIPA efektif menjadi Rp38,23 triliun.

Pemangkasan ini tentu saja berpengaruh karena programprogram pembangunan jalan dan jembatan yang seharusnya selesai lebih cepat menjadi terhambat. Target kemantapan jalan nasional yang seharusnya 98% di akhir 2019 sesuai RPJMN diperkirakan tidak akan tercapai.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen Bina Marga membuat skala prioritas pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

“Dengan dana terbatas justru kita harus menjadi lebih kreatif dan jangan menjadi lemah. Kemudian di awal 2017 kita akan meluncurkan aplikasi Jalan Kita yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan masukan dan laporan terkait dengan kerusakan jalan biar bisa langsung kita tangani,” ungkap Arie.

Pada 2017 Ditjen Bina Marga mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp41,393 triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu, akses Tanjung Priok, Cisumdawu, Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung.

Kemudian juga pembangunan jalan lintas perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua akan diteruskan serta pembangunan dan realinyemen jalan lintas pantai selatan Jawa juga akan dilanjutkan.

Program prioritas lainnya pada 2017 ialah melanjutkan rekonstruksi jalan Palu-Parigi, pembangunan jalan lingkar Gorontalo Outer Ring Road, Lingkar Kendari, jalan alteri nontol sejajar Jakarta Outer Ring Road, Middle Ring Road Makassar, serta Lingkar Mamminasata.

Kemudian juga ada pembangunan empat flyover di Jawa Tengah untuk mengantisipasi musim mudik 2017 dan penanganan jalan lintas utama Sumatra di lintas timur, lintas pantai utara Jawa, lintas selatan Kalimantan, dan lintas barat Sulawesi.

“Untuk mempercepat penyerapan anggaran dan pembangunan, kami telah melakukan lelang dini pada Agustus yang lalu dengan menawarkan 2.179 paket senilai Rp26,72 triliun dan sudah terlelang sebanyak 1.383 paket
dengan nilai Rp15,58 triliun.”

Tercapainya pembangunan infrastruktur jalan, sambung Arie, tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. “Semoga di tahun mendatang kita akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur yang andal dan berkeselamatan,”harap Arie. (S-25)