Mahasiswa Sampaikan Belasan Tuntutan di Aksi Unjuk Rasa di DPRD NTT

RATUSAN mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (1/9). 

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 11 poin tuntutan yang dibacakan oleh Ipang, perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang.

Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah agar menegakkan keadilan, menjalankan reformasi, dan menghadirkan kepemimpinan yang tegas di tengah situasi krisis. Tuntutan mahasiswa ditujukan kepada Polri, DPR, dan Presiden.

Baca juga : Reses An Kolin di Lembata, Wacana Penolakan Makan Bergizi Geratis Mengemuka

Dalam orasinya, mahasiswa menilai aparat kepolisian kerap bertindak represif terhadap rakyat. Mereka mendesak Presiden segera mencopot Kapolri, mengadili oknum Brimob yang menembak warga, serta melakukan reformasi total Polri agar kembali pada fungsi utamanya: melindungi rakyat.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti DPR. Mereka menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta meminta pembatalan kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat kecil.

Mahasiswa juga menegaskan agar Presiden tidak tinggal diam. Kepala negara diminta segera mengambil langkah tegas, membersihkan institusi dari pengkhianat konstitusi, dan memastikan DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Baca juga : Gas Melon Mahal, Mahasiswa Tasikmalaya Gelar Aksi di Depan Depo Pertamina

“Polisi bukan musuh rakyat, DPR bukan tempat transaksi kepentingan, Presiden bukan penonton. Saatnya negara berpihak pada rakyat,” kata Ipang. 

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, pemerintah daerah siap membuka ruang dialog untuk menerima kritik dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Kita berharap agar suasana yang sudah baik ini tetap kita jaga. Silakan kritik pemerintah, kritik DPRD, kritik siapa saja, tapi dengan cara yang baik agar maksudnya sampai,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap aspirasi. Bahkan, jika mahasiswa ingin kembali menggelar aksi, pemerintah siap menerimanya. Namun, ia menegaskan beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa harus dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat.

Menanggapi tuntutan penyesuaian tunjangan, Melkiades mengatakan akan menindaklanjuti bersama partai politik dan menyampaikannya ke pemerintah pusat. “Usulan terkait tunjangan akan dihitung sesuai aspirasi adik-adik mahasiswa. Namun keputusan final ada di pemerintah pusat,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian, Satpol PP, serta tokoh agama dari lima agama besar yang hadir dan turut mengawal aksi mahasiswa sehingga berjalan damai.

 “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Ini luar biasa karena aspirasi kalian bisa diterima secara lengkap oleh Forkopimda dan tokoh agama,” ucapnya.(H-2)