Sulsel Lokasi Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan Pertama di Indonesia

PROVINSI Sulawesi Selatan dipastikan akan menjadi lokasi pendirian Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (Poltek POM) pertama dan satu-satunya di Indonesia. 

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan penyuluhan keamanan pangan dan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Badan POM RI yang berlangsung di Baruga Asta Cita Rumah Dinas Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Makassar, Kamis (28/8).

Baca juga : Gubernur Sulsel Janjikan Bantuan Darurat untuk Korban Kebakaran Sorowako

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut dengan antusias rencana strategis nasional ini. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa pembangunan poltek ini akan dikerjakan dengan skema multiyears contract dengan nilai investasi yang sangat besar.

"Programnya luar biasa, multiyears untuk Rp1,7 triliun. Ini merupakan investasi besar untuk SDM dan kesehatan bangsa yang dimulai dari Sulsel," kata Sudirman.

Gubernur juga memastikan komitmen Pemprov Sulsel untuk mendorong afirmasi bagi putra-putri terbaik daerah. Ia telah mengajukan skema kuota khusus sebesar 10% bagi calon mahasiswa yang direkomendasikan oleh pemerintah provinsi berdasarkan prestasi.

Baca juga : 200 KK dan 48 Rumah Korban Kebakaran Sorowako Dapat Bantuan Rp1 Miliar

“Harapan kita akan ada afirmasi untuk prestasi dari rekomendasi gubernur, alhamdulillah sudah disetujui Bapak Prof Taruna Ikrar, Kepala BPOM, minimal 10 persen,” tegasnya.

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, dalam paparannya menguraikan tiga alasan fundamental mengapa pendirian politeknik ini sangat mendesak. Pertama untuk menciptakan SDM pengawas yang efisien dan efektif.

"Selama ini Indonesia tidak memiliki pendidikan khusus yang menghasilkan tenaga pengawas obat dan makanan. BPOM terpaksa merekrut dari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, farmasi, komputer, hingga pertanian, yang membutuhkan waktu pelatihan adaptasi hingga satu tahun dengan biaya ratusan miliar rupiah. Sangat masuk akal untuk memiliki pendidikan khusus agar lebih efisien," urainya.

Kedua, menaikkan peringkat maturitas BPOM ke level dunia.

"Target besar BPOM adalah naik dari maturity level tiga ke level empat, setara dengan badan pengawasan di Amerika dan Eropa. Dari 196 negara, hanya 30 yang berhasil mencapai level ini. Salah satu kriterianya adalah kualitas SDM. Untuk naik kelas, kita butuh sekolah yang menghasilkan ahli yang terlatih," paparnya.

Ketiga, pemerataan pendidikan vokasi strategis di luar Jawa.

"Lokasi di Maros, Sulsel, dipilih berdasarkan pertimbangan geostrategis yang brilliant. Posisinya yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka akses yang lebih mudah bagi calon mahasiswa dari Indonesia Timur seperti Maluku, Papua, serta dari Kalimantan dan Sulawesi sendiri. Ini wujud pemerataan dan pusat pertumbuhan baru," lanjut Taruna Ikrar.

Proyek ambisius ini tidak hanya wacana. Taruna memastikan bahwa lahan seluas 10 hektare di kawasan Pucak, Maros, telah disiapkan. 

Pendanaan pembangunan yang mencapai Rp1,7 triliun juga telah diamankan melalui skema kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan telah mendapat persetujuan resmi dari Kementerian Keuangan. Dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk pembangunan kampus, sarana pendidikan, dan laboratorium canggih.

Acara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sulsel, kepala daerah, serta para apoteker ini juga dimeriahkan dengan penyuluhan keamanan pangan dan penandatanganan perjanjian kerjasama yang menandai dimulainya komitmen bersama untuk mewujudkan Poltek POM pertama di Indonesia yang berstandar global. (LN/Z-10)