MUI Batam Dukung Rencana Pemerintah Rawat Korban Gaza di Pulau Galang

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam mendukung rencana pemerintah pusat yang akan memanfaatkan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang sebagai tempat perawatan korban konflik Gaza, Palestina.

Ketua MUI Kota Batam, Kyai Luqman Rifa’i, menyebut dukungan ini berpijak pada nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam, yaitu hifdzun nafsi atau menjaga jiwa manusia.

“Langkah ini kami pandang sebagai tindakan yang adil dan beradab,” katanya, Senin (18/8).

Meski demikian, MUI memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah. Salah satunya adalah perlunya penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang rinci, mulai dari proses kedatangan, penanganan medis, hingga mekanisme pemulangan para korban. Hal ini untuk memastikan tidak ada indikasi pemindahan paksa atau relokasi permanen.

Ia juga mengingatkan pentingnya analisis mendalam soal keamanan dan geopolitik, karena posisi Pulau Galang yang sangat strategis di kawasan perbatasan.

“Pemerintah mesti berhati-hati dan menghitung benar implikasi geopolitik serta keamanannya,” ujarnya.

MUI Batam turut menyoroti sensitivitas lokasi RSKI Galang yang berdekatan dengan wilayah relokasi warga Rempang untuk proyek Rempang Eco-City. Karena itu, pemerintah diminta membangun komunikasi intensif dengan masyarakat setempat.

“Warga Rempang juga masih membutuhkan perhatian pemerintah. Komunikasi yang baik sangat penting untuk menghindari potensi gesekan,” tegasnya.

Tokoh masyarakat Batam, Ahmad Syafri, mengingatkan agar masukan MUI Kota Batam diperhatikan pemerintah. Ia menilai Pulau Galang memiliki posisi strategis di jalur perbatasan yang penting, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan.

“Penempatan korban Gaza di Galang jangan sampai memunculkan kerawanan baru. Pemerintah harus menjamin langkah ini murni untuk kemanusiaan, bukan menimbulkan persoalan geopolitik,” katanya.

Dia juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat sekitar agar tidak terjadi salah paham. “Kami mendukung misi kemanusiaan ini, asalkan pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada warga Batam,” tambahnya. (HK/E-4)