Kemenko Polkam Dorong Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Sulsel Lewat Rakor

PEMERINTAH di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan nasional Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia melalui Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Hotel Claro Makassar, Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran OPD dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk perwakilan Bappeda, Dinas Kominfo, serta Kepala BPS dari berbagai daerah.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman. Ia menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel secara serius telah membangun fondasi kelembagaan dan regulasi untuk mendukung transformasi digital.

Baca juga : Gubernur Sulsel Panggil Khusus ASN PPPK Ini di Pelantikan, Dikenal Sebagai Petugas TRC Teladan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan dan Keputusan Gubernur Nomor 1740/VII/2021 tentang Penetapan Forum Satu Data menjadi bukti nyata komitmen daerah.

"Kita semua menyadari bahwa transformasi digital dan kebijakan Satu Data Indonesia merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan strategi nasional menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Rapat koordinasi ini menghadirkan empat narasumber dari lembaga strategis pusat. Direktur Data dan Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas, Dini Maghfira, menekankan pentingnya Satu Data Indonesia sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional yang berbasis digital.

Baca juga : Clear! Pemprov Sulsel Pastikan Gaji PPPK 2026 Dianggarkan, Termuat dalam RPJMD 2025–2029

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkominfo, Yessi Arnaz Ferari, membawakan materi tentang integrasi aplikasi pemerintah dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung digitalisasi birokrasi. 

Aspek perlindungan data menjadi sorotan khusus. Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kemkominfo, Mochtarul Huda, menekankan pentingnya keamanan siber yang tidak hanya bertumpu pada teknologi, tapi juga pada prosedur dan literasi SDM.

Sementara itu, Direktur Operasi Sandi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Arisriyanto, menguraikan pentingnya manajemen pengamanan informasi dalam transformasi digital dan Satu Data Indonesia.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyoroti tantangan utama yang dihadapi daerah dalam implementasi transformasi digital, yakni keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

“Jika kepala daerah memiliki visi digitalisasi, maka pasti akan memprioritaskan anggaran untuk Kominfo sebagai wali data,” ujar Syaiful.

Ia menolak wacana mandatory spending untuk sektor informatika, dengan alasan beban fiskal yang akan bertambah bagi kepala daerah. 

“Lebih baik diserahkan pada inisiatif kepala daerah agar tidak mengikat seperti halnya anggaran wajib di bidang pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.

Isu lain yang turut disinggung dalam rapat adalah soal rekening dorman, yakni rekening tidak aktif yang berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti judi daring (judol) dan penipuan digital. 

Menurut Syaiful, kebijakan pelaporan rekening dorman oleh PPATK telah berdampak positif. Namun, memang harus disosialisasikan dengan baik.

"Setelah kebijakan itu berjalan, transaksi terkait judi daring menurun," sebutnya.

Penurunan terjadi hingga 70 persen. Karena rekening dorman selama ini menjadi sasaran pelaku kejahatan untuk diperjualbelikan.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa definisi rekening dorman berbeda di tiap bank dan bukan kewenangan PPATK.

Ia menambahkan, bahwa Sulawesi Selatan tidak masuk 10 besar provinsi yang terpapar masyarakatnya yang merupakan penerima bantuan sosial tetapi juga bermain judol

Adapun Mochtarul Huda menambahkan bahwa penyalahgunaan data pribadi sering kali terjadi karena masyarakat sendiri belum sadar pentingnya menjaga data. 

"Tingkat awareness masyarakat kurang terhadap keamanan datanya sendiri. Literasi digital sebenarnya sudah banyak dilakukan. Sehingga memang harus terus digenjot, dilakukan sosialisasi secara terus menerus," tegasnya.

Rapat ini juga menjadi refleksi atas capaian nasional. Indonesia mencatat peningkatan E-Government Development Index (EDGI) dari 0,72 pada 2022 menjadi 0,80 pada 2024, naik dari peringkat 77 menjadi 64 dunia.

Kepala BPS Sulsel, Aryanto, bersama Sekretaris Diskominfo Sulsel, Sultan Rakib, dan perwakilan Bappelitbangda turut menjadi penanggap dalam diskusi panel. Mereka menyoroti pentingnya keterpaduan data sektoral dan komitmen dalam mendukung penguatan infrastruktur digital daerah.

Dalam sesi tanya jawab, peserta dari berbagai kabupaten/kota mengangkat berbagai persoalan teknis seperti integrasi data penduduk, keamanan informasi, dan pemanfaatan sistem digital dalam layanan publik.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya menunjukkan kesiapannya menjadi bagian dari sistem digital nasional, tetapi juga menyuarakan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam membangun fondasi transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Dengan tantangan yang masih ada, mulai dari keterbatasan SDM, isu keamanan data, hingga literasi masyarakat, Sulawesi Selatan menegaskan bahwa komitmen dan sinergi antar lembaga adalah kunci untuk menata masa depan pemerintahan berbasis digital.

"Melindungi masyarakat harus menjadi komitmen kita bersama-sama. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita hindari secara bersama-sama," pungkas Sultan Rakib.(RO)