Pusat-Daerah Bersinergi Tuntaskan Problem Sanitasi

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengingatkan para kepala daerah bahwa persoalan sanitasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga dituntut bersinergi dan bergotong royong untuk membangun sanitasi penduduk. "Pemerintah memprioritaskan semua warga memiliki sanitasi sehat pada 2019. Saat ini sebanyak 95 juta penduduk belum memiliki akses dan 127 juta penduduk belum memiliki sanitasi yang layak," tuturnya saat membuka City Sanitation Summit XVI di Banda Aceh, Kamis (24/11).

Di depan bupati dan wali kota anggota Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi), Puan mengapresiasi 467 kabupaten dan kota yang sudah berkomitmen memperbaiki seluruh sanitasi di wilayah masing-masing. "Pemerintah berkewajiban menyosialisasikan kepada masyarakat tentang sanitasi. Percuma infrastruktur dan sarana pendukung dilengkapi, tapi pola pikir masyarakat belum berubah." Dengan perubahan pola pikir dan sarana yang dilengkapi, lanjut Menko PMK, upaya hidup sehat bisa berjalan.

Untuk menuntaskan ketertinggalan sanitasi dan air bersih yang layak, pemerintah akan memetakan daerah yang akan menjadi prioritas. "Kami yakin pada 2019 masalah sanitasi dan air bersih bisa dituntaskan." Di Purwakarta, Jawa Barat, Bupati Dedi Mulaydi berjanji mengucurkan dana Rp50 miliar guna menyubsidi pembangunan toilet bagi warga. "Subsidi diberikan untuk sekitar 10 ribu rumah tangga."