Krisis Hambat Subsidi Alat KB

PEMERINTAH harus serius mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dengan menggunakan alat kontrasepsi. Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yamah Tsakatsa, menegaskan hal itu karena tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. “Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara mengendalikan angka kelahiran. Karena itu, kami meminta pemerintah untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi pada setiap rumah tangga di Indonesia,” ujar Yamah, Selasa (22/11).

Menurutnya, penggunaan kontrasepsi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah. “Di era desentralisasi, penyelenggaraan pelayanan kependudukan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. Berbeda dengan sebelumnya yang seluruhnya diatur pusat. Perubahan mendasar ini sangat memengaruhi kelembagaan program KB dan efektivitas pelayanan,” jelasnya.

Saat ini, kemampuan pemerintah dalam menjalankan program KB juga terpengaruh krisis ekonomi. Khususnya pemberian subsidi karena harga alat kontrasepsi menjadi tidak terjangkau oleh semua elemen masyarakat. “Ini sangat berbeda di masa Orde Baru yang cenderung antinatalis. Di masa itu laju penduduk yang tinggi serta tidak terkontrol merupakan ancaman bagi pembangunan,” ujarnya.

Meski banyak persoalan yang menghadang target pencapaian KB, daerah tetap berinisiatif menyukseskan program KB. Seperti di Jawa Timur (Jatim), pemerintah provinsi setempat membentuk 665 kampung KB pada periode 2017-2018. “Sekarang ini targetnya seluruh kecamatan ada satu kampung KB. Berarti sekitar 664 atay 665 kampung KB terbentuk di Jatim pada periode 2017-2018,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dalam kegiatan temu kader KB di Jember, akhir pekan lalu. Menurutnya, pertumbuhan penduduk di Jatim sekitar 0,76%, sedangkan untuk nasional di atas 2,0%, sehingga masih di bawah nasional. Jatim merupakan salah satu provinsi terbaik dalam ke­ikutsertaan program KB nasional. (AB/Ant/N-3)