Tekan Kelahiran Hemat Rp456 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mampu menghemat anggaran sebesar Rp456 miliar per tahun disebabkan mampu menekan potensi angka kelahiran penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Rata-rata angka kelahiran di Kabupaten Sukabumi mencapai 123 ribu per tahun. “Sekarang kita mampu menekan angka kelahiran penduduk menjadi 47 ribu per tahun,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Mulyadi, Senin (21/11).

Dengan data tersebut, berarti Kabupaten Sukabumi mampu menekan angka kelahiran penduduk sebanyak 76 ribu jiwa per tahun. Jika asumsinya satu kelahiran memerlukan biaya sebesar Rp6 juta, anggaran yang bisa dihemat sebesar Rp456 miliar. “Biaya kelahiran sebesar Rp6 juta itu dialokasikan untuk keperluan pelayanan dasar kesehatan sebesar Rp2,5 juta, dan pelayanan pendidikan dasar Rp3,5 juta untuk setiap anak yang baru lahir,” sebut Ade.

Asumsi hitungan itu berdasarkan penelitian pada 2005. Besaran penghematan anggaran kemungkinan lebih besar lagi jika mengacu pada kebutuhan sekarang. “Mungkin satu kelahiran bisa memerlukan biaya kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta,” tukasnya. Keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk itu tak terlepas suksesnya berbagai program KB yang diluncurkan bersama sejumlah instansi lainnya. Salah satunya TNI Manunggal KB Kesehatan maupun Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan. “Dalam kurun beberapa tahun terakhir alhamdulillah kita berhasil menekan potensi kelahiran,” tuturnya. Ade menambahkan, jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Sukabumi lebih kurang 400 ribu. Sebanyak 27%, atau sekitar 120 ribu pasangan di antaranya belum mengikuti program Keluarga Berencana.

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan usia subur belum mengikuti program KB. Misalnya, pasangan yang baru menikah ingin segera memiliki anak sehingga menolak menjadi akseptor KB. “Kami targetkan mereka akan diikutkan program KB secara bertahap,” tambahnya. Tahun ini, lanjut Ade, ditargetkan jumlah cakupan akseptor KB baru sebanyak 47 ribu pasangan. Diakui Ade, pada tahun lalu penyerapan alat kontrasepsi sempat mengalami keterlambatan karena persoalan distribusi dari pusat. (BB/N-3)