Menjaga Hutan Rakyat dari Desakan Pembangunan

DI samping Sendang Ngembel, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Zachri Saren Satrio memaparkan semua pencapaian yang mampu diraih kelompoknya dalam mengelola hutan rakyat, di depan delegasi Uni Eropa, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Luar Negeri. Ia pun mengalami jatuh bangun saat membangun Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari. Namun, hasilnya wilayah di sekitar Sendang Ngembel dipenuhi dengan rimbunnya pepohonan. Walau warga setempat sering memanen kayu, kerindangan hutan rakyat tetap terjaga. Pasalnya setiap kali menebang pohon, mereka wajib menanam bibit pohon.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah meresmikan daerah pengambang hutan rakyat besertifikat dan berbasis budaya seluas 900 hektare di Pajangan itu pada 2015. Namun, ia khawatir menjamurnya perumahan-perumahan di sekitarnya mengurangi luasan hutan di Desa Sendangsari. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY Sutarto menanggapi berkurangnya hutan rakyat akibat pembangunan sebagai sebuah tantangan. "Itu tanah mereka. Kami tidak bisa melarang warga untuk menjual tanah mereka. Tapi ini tantangan bagi kami karena membuat hutan rakyat dan memeliharanya tidak gampang," ujar Sutarto.

Ia berharap pengembang tidak menggunakan area hutan rakyat untuk membangun perumahan. Di sisi lain, Sutarto mendorong agar penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten segera dirampungkan. Dengan adanya aturan itu, pihaknya bisa membantu agar kawasan hutan masuk menjadi kawasan perlindungan, bukan diperuntukkan perumahan. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar penyusunan RTRW di kabupaten segera dirampungkan. Harapannya aturan tersebut dapat mem-back up agar kawasan hutan jadi kawasan perlindungan dari pembangunan permukiman.

Sutarto menambahkan, di DIY terdapat 63 industri yang sudah tesertifikasi SVLK. "Untuk luasan hutan rakyat yang telah tesertifikasi tidak lebih dari 2.000 hektare, dengan lokasi terpencar-pencar seperti Pajangan, Bantul, dan Nglipar Gunungkidul," jelasnya. Pada bagian lain, Ketua Realestat Indonesia DIY Nur Andi Wijayanto mengakui ketersediaan lahan di wilayahnya untuk permukiman semakin menipis. Akibatnya pengembang mencari lahan-lahan yang selama ini merupakan lahan persawahan atau hutan rakyat. Ia menyebut, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menjaga lahan hijau, yaitu lewat pembuatan RTRW dan membuat rumah vertikal. Menurut dia, dengan RTRW yang jelas dan kuat, ruang hijau di DIY dapat terjaga dan pembangunan dapat terarah. (AT/N-3)