Penyebaran PMK Menjadi Cepat Karena Peternak Tidak Merawat

DIRJEN Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan, penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia pada akhir-akhir ini menjadi sangat cepat, karena peternak tidak merawat dan menangani secara baik.

Bahkan, katanya dalam pertemuan dengan kalangan akademisi Fakultas Peternakan UGM serta peternak di Yogyakarta, hari Sabtu (11/1) Agung Suganda menjelaskan, menghadapi PMK kali ini justru para peternak memilih untuk menjual ternaknya meski dengan harga yang lebih rendah. "Akibatnya ternak yang terkena PMK kemudian menyebarkan ke tempat lain," katanya.

Ia menegaskan, para peternak mengalami kepanikan sehingga mereka kemudian menjual ternaknya. Agung Suganda mengingatkan PMK sebenarnya dapat disembuhkan dan sebelum terjangkiti, bisa dilakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan kandang, pemberian vaksin dan sebagainya.

Di depan peserta Workshop Kolaborasi Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Agung lebih lanjut mengungkapkan,seharusnya para peternak itu tidak menjual tetapi melakukan isolasi dan pengobatan dterhadap ternaknya yang sakit.

Penjualan di pasar-pasar hewan inilah yang kemudian menyebabkan poenyebaran penyakit mulut dan kuku. Para peternak menjadi semakin panik dengan munculnya unggahan di media sosial yang terkait dengan PMK pada tahun 2022 lalu.

Dirjen menegaskan, unggahan wabah PMK pada 2022 lalu dilatarbelakangi tujuan untuk menimbulkan kepanikan dan saat ini tujuan mereka sudah menunjukkan keberhailannya dan telah pula berhasil menurunkan harga ternak.

Agung kemudian mengimbau agar semua kalangan memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak panik dalam meghadapi PMK dan tidak tergesa-gesa memutuskan menjual ternaknya.

PMK, jelasnya disebabkan oleh virus yang dapat dicegah dengan berbagai cara yang salah satunya adalah dengan vaksinasi, dan pengobatan terhadap ternak yang terjangkit bisa dilakukan.

Tak Ada Ganti Rugi
Agung mengemukakan, untuk saat ini, ada sembilan wilayah di Papua, Maluku dan NTT yang belum terkena PMK. Hal ini harus dijaga dengan ketat agar kawasan tersebut tidak sampai kemasukan PMK. Sementara di wilayah lainnya, katanya sudah ditemukan PMKyang menyerang ternak mereka.

Terhadap ternak yang terjangkiti PMK dan kemudian mati atau disembelih paksa, ujarnya pemerintah tidak memberikan ganti rugi seperti yang terjadi pada 2022 lalu.

Menurut dia, hal itu karena kondisinya berbeda. Saat ini, ujarnya, statusnya adalah tertular. "Jadi berbeda dengan kondisi tahun 2022 yang saat itu dari kondisi bebas PMK kemudian ada wabah. Sedangkan saat ini kodisinya tertular. "Pemerintah untuk saat ini tidak memiliki skema pemberian ganti rugi," ujarnya.

Ia menambahkan lagi pada 2022 lalu, angka kematian ternak pun sangat tinggi. Pemerintah, imbuhnya terus berupaya mengendalikan PMK, mencegah dan mengobati yang sudah terkena. Diharapkan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan, angka kematiannya terus menurun dan saat ini trennya juga sudah menurun.

Dia mengatakan pemerintah juga belum memiliki alokasi dana untuk mengganti kerugian. Yang terpenting untuk saat ini, jelasnya adalah vaksinasi, obat dna vitamin yang harus segera terdistribusi sampai ke peternak.

"Saya ingatkan yang penting tidak boleh panik. Apalagi, katanya peternak sudah memiliki pengalaman menghadapi PMK 2022. Laporkan setiap kejadian agar bisa ditangani dengan cepat," katanya. (N-2)