Bojonegoro Jadi Acuan E-Government

KABUPATEN Bojonegoro terpilih untuk mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah otonomi di Indonesia yang terpilih. Dalam kunjungan kerja di Bojonegoro, Rabu (19/10) sore, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro), Asman Abnur, memuji terobosan OGP yang dilakukan Bojonegoro.

"Seluruh daerah harus meniru Bojonegoro. Tidak usah studi banding, langsung tiru aja," ungkap Asman. Pemerintah, imbuhnya, bakal mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemda untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis daring (e-government). Penyebabnya, e-government terbukti efektif mengurangi pungli di birokrasi karena berlangsung transparan dan cepat sehingga mencegah kebocoran anggaran.

"Pelayanan publik tidak boleh dimainkan, tapi berikan secara gratis," pungkasnya. Dalam merealisasikan OGP, Pemkab Bojonegoro menggandeng PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk sebagai banking partner dalam penyediaan layanan keuangan terpadu berbasis digital. Terdapat sembilan jenis pajak daerah yang akan dikelola. "Konsep kerja sama ini akan menjadi percontohan pengembangan kota di Indonesia yang dapat didukung BNI," kata Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI, Adi Sulistyowati, di tempat yang sama.

Kesembilan pajak daerah yang dapat dibayarkan ialah pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kerja sama dengan Bojonegoro merupakan kali kedua bagi BNI setelah Surabaya. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada 2015 sangat tinggi, yaitu sebesar 13,37%, melampaui kecepatan pertumbuhan ekonomi Jatim dan bahkan nasional yang berada pada level 5,44% dan 4,79%.

Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan sudah delapan tahun terakhir mencoba menghimpun kepercayaan publik melalui keterbukaan di semua aspek pemerintahan. Tahun ini, ia menargetkan penerimaan pajak daerah Rp68 miliar. Selain itu, masih terdapat Rp37 miliar potensi pajak retribusi daerah. Secara terpisah, Bupati Siak, Syamsuar, menyatakan siap melaksanakan e-government mulai tahun depan.

Sejak tiga tahun silam pihaknya sudah melaksanakan Program Terpadu Pelayanan Administrasi Kependudukan (Paten). Dengan program itu, masyarakat tidak perlu bersusah payah mengurus perizinan. Ada 74 kewenangan kabupaten yang didelegasikan ke kecamatan. "Kalau ada camat yang macam-macam, laporkan saja, biar saya tindak."