Penjaga Perbatasan tidak Bisa cuma Pintar

INDONESIA dianugerahi 13.466 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dua pertiga dari luas wilayah, atau sekitar 3,2 juta kilometer persegi, ialah lautan. Potensi di dalam lautan Indonesia juga sangat besar sehingga Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak lagi memunggungi sektor kelautan dengan membangun infrastruktur transportasi serta melakukan konservasi sumber daya alam. “Sebagian sudah mulai, kita melihat laut sebagai sebuah sumber kekayaan kita sehingga infrastruktur laut harus kita benahi,” kata Presiden.

Di sisi lain, beragam potensi lautan itu juga menjadi incaran pelaku kejahatan sehingga dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi memerintahkan bawahannya untuk menindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan laut luas seperti pencuri ikan, penyelundup barang, dan pemasok narkoba. Memasuki dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus membenahi penjagaan pintu perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor.

“Pembenahan mulai dilakukan dari perekrutan, pendidikan, dan pelatihan. Sebagai petugas yang menjaga perbatasan dan langsung berhadapan dengan pihak asing diperlukan dedikasi tinggi. Tidak bisa cuma pintar. Kami juga wajib mengembangkan teori yang didapat dan diterapkan di lapangan,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau Raden Evy Suhartantyo. Dia memaparkan, DJBC diamanahkan untuk menanggulangi penyelundupan barang impor dan ekspor yang bisa mengganggu industri dalam negeri.

Padahal, lanjut dia, para penyelundup barang impor ilegal banyak melakukan tindakan nekat, termasuk untuk mengancam atau melukai petugas. Tidak sedikit petugas yang terluka dalam operasi memberantas penyelundupan. “Belum lagi dengan kondisi ekstrem cuaca di perairan Kepri. Gelombang bisa mencapai 6 meter,” paparnya. Beragam tantangan itu, lanjut Raden, menjadi pemacu untuk memperketat pengamanan wilayah perairan di pantai barat dan pantai timur Sumatra, serta perairan Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri Parjiya mengatakan untuk penindakan NPP, satuan kerja DJBC di wilayah Kepulauan Riau, yaitu Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam bahu-membahu dalam melaksanakan pencegahan di laut maupun di darat yang meliputi pelabuhan feri dan Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Dia menjelaskan, Kantor DJBC Khusus Kepri ibaratnya menjadi control command
segala operasi dalam pengamanan barang impor dan ekspor ilegal. “Petugas juga terlatih menggunakan berbagai peralatan canggih keahlian dalam komputer dan menganalisis setiap temuan. Itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan satu atau dua hari, akan tetapi terus-menerus dilatih,” ujar dia.

Daerah wisata
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sedang fokus dalam pembangunan Pangkalan TNI-AL (Lanal) di dua daerah pariwisata. “Ada dua daerah yang rencananya di tahun depan sudah mulai dibangun Lanal untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di lokasi pariwisata,” kata Wakil Komandan Lantamal VII Kupang Kolonel Bambang T di Kupang. Kedua daerah yang akan dibangun Lanal tersebut ada di Labuan Bajo dan Kabupaten Alor yang memiliki potensi wisata dasar laut yang mengagumkan.

“Labuan Bajo saat ini merupakan daerah tujuan wisata di NTT yang sangat digemari sehingga mau tidak mau harus ada Lanal di daerah itu, sedangkan Alor jadi lokasi menyelam para turis,” tuturnya. Adapun Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menambah kapal patroli untuk memantau perairan yang rawan pelanggaran laut. “Perbandingannya, kalau di daerah aman cukup satu kapal, di daerah rawan bisa empat atau tiga. Kalau memang eskalasinya meningkat bisa tambah
sampai lima atau enam kapal,” kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda Aan Kurnia.

Dia mengatakan pihaknya memperhatikan indikasi kerawanan setiap wilayah perairan dalam menempatkan petugas patroli dan armada. Di perairan rawan pelanggaran, seperti Perairan Natuna, pihaknya mewaspadai kegiatan ilegal, termasuk penangkapan ikan oleh kapal-kapal tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta Badan Keamanan Laut agar rajin berkoordinasi dengan TNI-AL dalam melakukan patroli. (N-1)