Gotong Royong Benahi Pesisir

40 tahun, Soleh, tinggal di Dusun Pasir Putih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pria yang berprofesi sebagai nelayan itu menjadi saksi kerusakan garis pantai akibat abrasi. Bencana tersebut merusak sawah, tambak, dan rumah warga sehingga memaksa sebagian besar masyarakat meninggalkan wilayah tersebut. Namun, masih ada 1.500 kepala keluarga (KK) bertahan di dusun yang sering kali mengalami bencana banjir setiap kali air laut pasang tersebut.

Kini, permasalahan itu mulai berkurang setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sabuk pantai sepanjang 600 meter di dusun tersebut pada 2015. Sabuk pantai ialah material dari bahan geotekstil berbentuk karung yang diisi dengan pasir. Karung geotekstil ini berfungsi sebagai pengganti inti bangunan penahan atau pemecah gelombang air laut yang biasanya menggunakan material batu.

Sabuk pantai itu dikategorikan sebagai material yang ramah lingkungan dan memudahkan dalam konstruksi bangunan penahan atau pemecah gelombang air laut. Pascapemasangan sabuk pantai, kata Soleh, warga Dusun Pasir Putih dapat beraktivitas normal.

Sabuk pantai juga telah membantu menimbulkan kembali Pesisir pantai yang terabrasi. Masyarakat pun berkomitmen mendukung program KKP. Salah satunya menanam mangrove di tanah timbul dari bibit tanaman yang mereka peroleh dengan cara mandiri. Menurut dia, mangrove yang hanya tumbuh di pesisir pantai tidak hanya mencegah erosi dan abrasi pantai, tapi juga menjaga keseimbangan alami. Kebijakan KKP itu didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

Bangun infrastruktur
Menurut Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana, Pemkab Karawang telah mensertifikasi tanah timbul hasil sabuk pantai sebagai tanah Pemda dan mengelolanya dengan membangun sejumlah infrastruktur pada 2017 dengan menggunakan APBD Karawang. Di antaranya mencakup fasilitas wisata bahari senilai Rp750 juta, jalan menuju dermaga Rp750 juta, gapura masuk kawasan Rp250 juta, dermaga dan tambatan perahu Rp800 juta, serta penanaman mangrove Rp500 juta.

Pemkab Karawang juga berencana memanfaatkan lahan akresi untuk pembangunan pelabuhan perikanan pantai yang diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp8 miliar dari dana APBN. Selanjutnya, Pemkab Karawang berencana membangun kantor dan fasum fasos senilai Rp1,5 miliar, rumah nelayan dan pelaku usaha perikanan Rp15 miliar, pembangunan demplot budi daya perikanan Rp2,5 miliar, dan pembangunan kawasan perikanan terintegrasi Rp7 miliar. Kemudian, pembangunan
docking kapal Rp500 juta, pengadaan kapal wisata Rp2,5 miliar, peralatan selam dan snorkeling Rp500 juta, perawatan sabuk pantai Rp500 juta, pembangunan kawasan pengolahan Rp1,5 miliar, dan pembangunan pasar ikan higienis Rp2,5 miliar.

Cellica menuturkan realisasi program itu membutuhkan bantuan dana dari pusat. “Tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah Daerah harus dibantu Pemerintah Pusat mengingat anggaran begitu luar biasa besar,” ucap Cellica. Ia pun berharap nantinya wilayah pesisir pantai utara Karawang yang terkena abrasi menjadi kawasan wisata air. Jika wilayah pesisir utara Karawang menjadi objek wisata, itu akan menambah pendapatan asli daerah serta penghasilan masyarakat setempat.
Itu sebabnya ia juga mengapresiasi KKP yang berkomitmen dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di wilayahnya.

Di antaranya melalui rehabilitasi wilayah pesisir melalui penanaman mangrove dan pembangunan sabuk pantai. Cellica menambahkan, selain di Dusun Pasir Putih, wilayahnya masih membutuhkan penanganan abrasi sepanjang 20 km lagi. Di antaranya Cilamaya Wetan dan Cibuaya, kedua lokasi yang mengalami penyusutan lebar pantai sehingga lahan penduduk yang tinggal di pinggir pantai menjadi sempit. Ia menuturkan biaya penanganan abrasi di sekitar Desa Cemarajaya dan sekitar wilayah pesisir itu cukup besar, bisa mencapai Rp100 miliar.

Karena membutuhkan anggaran besar, Cellica berharap bantuan penanganan abrasi datang dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat. Pada tahun ini, Pemkab Karawang baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,8 miliar untuk menangani abrasi di wilayah pesisir utara Karawang, khususnya untuk kebutuhan pemasangan pemecah ombak sepanjang 500 meter di wilayah pesisir pantai utara sekitar Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya.

“Dana itu ialah penganggaran tahap awal yang nantinya dialokasikan pula untuk anggaran penanganan abrasi tahun berikutnya,” ucap Cellica kepada Media Indonesia saat berkunjung ke Dusun Pasir Putih, Karawang, Jawa Barat, Senin (10/10).

Program Prioritas Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan bahwa sabuk pantai yang dibangun di Karawang pada tahun 2015 merupakan bagian dari program quick wins Rehabilitasi Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. “Program quick wins Rehabilitasi Kawasan Pesisir Pantura Jawa dilaksanakan oleh KKP melalui 3 kegiatan, yaitu penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai serta pembangunan rekayasa hybrid. Masingmasing kegiatan dapat dilakukan mandiri maupun dikombinasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Untuk abrasi yang terjadi di pesisir Karawang dilakukan intervensi berupa pembangunan sabuk pantai dan penanaman mangrove”. Direktur Jenderal yang akrab dipanggil Tiyok ini memuji komitmen yang ditunjukkan oleh Pemkab Karawang dalam menyikapi lahan yang muncul kembali akibat pembangunan sabuk pantai. Menurutnya, sikap tegas yang diambil oleh Pemkab dengan segera mematok dan mengajukan sertifikat lahan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah langkah yang tepat.

“Kita tidak ingin lahan yang sudah direhabilitasi dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang merusak pesisir sehingga siklus abrasi akan berulang kembali”, tegasnya. “Dengan menjadi Hak Milik Pemda, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.” Tiyok berharap agar langkah yang ditempuh oleh Pemkab Karawang dapat diikuti oleh kabupaten/ kota berpesisir lainnya. (Bow/S-25)