Pemerintah Berhasil Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

KINERJA Pemerintahan Kabinet Kerja dinilai menoreh sejumlah prestasi. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai berhasil menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah lesunya ekonomi global. Tak jarang, prestasi tersebut mendapat pujian dunia internasional.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai ada tiga aspek keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK. “Dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi sudah memberikan implikasi yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi dengan ditandai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang semakin baik dengan menyederhanakan pelayanan publik, serta dalam kebijakan fiskal juga semakin baik dengan adanya keberhasilan dalam tax amnesty (pengampunan pajak),” kata Kang Dedi panggilan
akrab Dedi Mulyadi kepada Media Indonesia dalam menanggapi kinerja 2 tahun kepemimpinan Jokowi-JK, di Purwakarta, Senin (17/10).

Menurut Dedi, paket kebijakan ekonomi merupakan ‘kunci’ bagi Indonesia untuk dapat keluar dari krisis ekonomi global sehingga dapat mengalami pertumbuhan. Ia menyinggung keberhasilan program tax amnesty bisa dilihat dari data terakhir (17/10) berdasarkan surat setoran pajak (SSP) menyebutkan total dana repatriasi mencapai Rp143 triliun. Dari dana tersebut, uang tebusan yang masuk mencapai Rp94,1 triliun.

Selain itu, ada Rp0,386 triliun ialah pembayaran bukti pernyataan dan sisanya ialah tunggakan Rp3,06 triliun. Politikus Partai Golkar yang kerap menggunakan pakaian khas Sunda itu mengatakan keberhasilan tersebut membuktikan sukses Presiden Joko Widodo memimpin dan mewujudkan kegotongroyongan, rekonsiliasi, dan kepercayaan (trust) melalui program tax amnesty. “Keberhasilan yang sudah dicapai dalam dua tahun ini akan menjadi modal dasar bagi kebangkitan ekonomi Indonesia di tahun 2017,” ungkap Dedi.

Poros maritim
Dedi tidak menampik bahwa program Pemerintahan Jokowi-JK masih ada yang harus dibenahi, di antaranya perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah harus dilakukan secara merata. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk harus mulai di tekan karena program Keluarga Berencana (KB) mengalami penurunan serta kualitas pendidikan harus dikuatkan melalui perbaikan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan kerja.

Menyinggung soal tol laut, Dedi berpendapat, ada skala prioritas dalam membangun Indonesia menuju poros maritim dunia. Salah satunya ialah akselerasi yang sekarang sedang diutamakan. Akselerasi tersebut fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia. Sejauh ini, Kang Dedi Mulyadi menilai poros maritim secara bertahap mengalami kemajuan. Hal itu bisa terlihat dari tiga indikator utama, yakni trayek laut yang menjamin ketersediaan logistik, ekspor perikanan yang mulai bergeser kepada produk-produk bernilai tambah dan olahan, serta indikator kesejahteraan nelayan yang mulai membaik.

Menurut pria kelahiran 1971 ini, poros maritim merupakan gagasan untuk menghubungkan antarpulau di Indonesia dengan mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, memperbaiki transportasi laut, dan menjamin keamanan perairan Nusantara. “Kemaritiman kan harus diawali dengan spirit kita menggunakan basis transportasi laut yang saya kira itu sangat murah sehingga sekarang perlu didorong agar meningkatkan pertumbuhan industri maritim, baik industri penangkapan ikan, industri pengelolaan ikan, dan industri perkapalan yang masih lemah,” tegas Dedi.

Ia berharap keberhasilan emerintahan Jokowi-JK akan terus didukung para menteri Kabinet Kerja untuk meraih pencapaian maksimal. “Agar mereka dapat bekerja untuk kepentingan negara demi kepentingan rakyat dan mengabdi sepenuhnya kepada instruksi presiden,” tukasnya. (RZ/S-25)