Sinergi Turunkan Jumlah Titik Api

TREN jumlah titik api (hotspot) yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air belakangan terus menurun. Pada 2015, tercatat jumlah titik api yang muncul mencapai 18.715 titik panas. Namun, tahun ini hingga 15 Oktober, dari pantauan satelit Terra, terlihat adanya penurunan hingga 3.615 titik api. Direktur Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raffles Brotestes Panjaitan mengatakan jumlah hotspot dapat berkurang karena ada nya patroli terpadu.

Patroli itu melibatkan unsur Manggala Agni Polisi Kehutanan (Polhut), TNI, Polri, kepala desa, LSM atau media, BPBD kabupaten, serta aparat atau tokoh desa hingga masyarakat. Mereka dibekali sepeda motor, pompa air di punggung atau jetshoot, serta alat sosialisasi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. “Patroli terpadu sebagai upaya menyinergikan para pihak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sampai pada pelibatan masyarakat. Pelaksanaan patroli berbasis komando bertingkat mulai posko nasio nal di Kementerian LHK hingga posko desa,” ujarnya.

Kegiatan itu dimulai pada Februari 2016 dan masih dilaksanakan di beberapa provinsi yang rawan karhutla sampai sekarang. Dia menuturkan Kementerian LHK mengindentifikasi 713 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di delapan provinsi, antara lain Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Daerah-daerah itu menjadi sasaran patroli terpadu pencegahan karhutla. “Sampai saat ini sudah menjangkau 383 desa di enam provinsi rawan,” imbuh dia.

Fokus kerja tim patroli terpadu ialah menyosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui kunjungan atau berkelompok, pemetaan wilayah rawan karhutla dan deteksi dini. Deteksi dini dilakukan secara manual dengan turun langsung ke lapangan ataupun online. “Deteksi hotspot dilakukan melalui satelit yang bisa dimonitor melalui website sipongi. menlhk.go.id dan dari pusat menginstruksikan langsung ke lapangan. Mereka juga bisa mengakses langsung, tetapi memang sangat bergantung pada ketersediaan akses internet di wilayah tersebut.

Kami sudah berkordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menambah BTSBTS di desa-desa yang rawan kebakaran tapi belum punya jaringan internet,” tuturnya. Sebagai bagian dari sistem peringatan bahaya kebakaran, Raffles menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengembangkan sistem reaksi cepat karhutla satgas desa. Tujuannya mempercepat laporan tindak lajut deteksi hotspot dan karhutla. “Satgas desa sudah dibekali dengan smartphone, sistem aplikasi cara kerja, dan pengecekan laporan hotspot dari automatic weather system bekerja sama dengan BMKG.”

Sistem early warning dilakukan atas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penegak hukum untuk melakukan
penindakan kepada para pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan. Pemadaman juga dilakukan sebagai upaya penanggulangan karhutla di bawah koordinasi Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemadaman darat telah dilakukan di beberapa wilayah, di antaranya di Desa Kenerak, Kecamatan Sernitau, Kabupa ten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Lalu di Daops 2, Pematang Siantar, Desa Lumban Gorat, Kecamatan Lumban Julu, Toba Samosir, Sumatra Utara, dan sejumlah wilayah lainnya. Pemadaman udara dilakukan melalui water bombing serta modifikasi cuaca atau hujan buatan dengan mene bar garam. Pada 2016, sudah 126,46 ton garam disebarkan di wilayah Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Penyadartahuan
Kementerian LHK juga bekerja sama Institut Pertanian Bogor (IPB) tengah mengembangkan alat yang dikoneksikan dengan pompa air tekanan tinggi yang bisa menyuntikkan air di lahan gambut yang kering. Satu alat bisa menyemprotkan air dengan jarak 40 meter. Alat tersebut dinamakan sambuponti, yang merupakan hasil karya Sambusir, alumni Fakultas Kehutanan IPB yang kebetulan bekerja di perusahaan HTI di Kalimantan Barat (PT Finnantara Intiga). Kementerian LHK pun akan menyosi a lisasikan kepada perusahaan-perusahaan pemilik lahan konsensi agar punya alat tersebut. “Sudah kita beli 40 unit untuk dipasang di area gambut, jadi kalau ada kebakaran dia bisa menyiramkan air se hingga masyarakat setempat tidak perih terkena asap,” terang Raffles. Selain bertugas memonitor dan menanggulangi karhutla, satgas melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada masyarakat. Posko desa, ujar Raffles, menjadi ujung tombak di tingkat tapak melalui upaya penyadartahuan kepada para pemilik perusahaan perkebun an dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan, mereka mengubah pola perilaku agar tidak lagi membakar hutan dan lahan.

“Sebanyak 99% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan manusia, antara lain kebiasaan membakar hutan dan lahan untuk dimanfaarkan sebagai lahan permukiman, pertanian atau perkebunan, atau disebabkan konflik antara pekerja atau perusahaan yang berujung pada pembakaran hutan dan lahan,” terangnya. Seperti diketahui, kebakaran banyak terjadi di lahan gambut kering saat tidak ada hujan atau disebabkan kemarau panjang (El Nino). Untuk merestorasi lahan gambut dan hutan yang telah terbakar, Raffles mengatakan pihaknya telah membangun sekat kanal guna revitalisasi aliran air, juga embung sebagai upaya tata kelola air di lahan gambut.

Embung juga berfungsi untuk menjaga gambut tetap basah sehingga memperkecil risiko terbakar, menyediakan sumber air pada saat pe madaman, dan turut serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. “Mereka bisa memanfaatkannya untuk usaha perikan an. Dengan begitu, tidak lagi membuka lahan pertanian dengan cara membakar lahan,” tukas Raffles. (ind/S-25)