Imigrasi Palu Permudah Masyarakat Sulteng Buat Paspor Melalui Inovasi Lalampa

KANTOR Imigrasi Kelas I TPI Palu, Sulawesi Tengah, mengeluarkan inovasi Layanan Langsung Menjangkau Pelosok Desa (Lalampa). Program ini untuk memudahkan warga provinsi itu membuat paspor.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Soeryo Tarto Kisdoyo mengatakan, kegiatan Lalampa pertama kali dimulai di Parigi Moutong.

Di sana, lanjutnya, Imigrasi Palu bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Parigi Moutong.

“Di Parigi Moutong kami menggelar layanan paspor bagi calon jemaah haji. Lalampa program yang memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji untuk mengurus paspor tanpa perlu datang jauh-jauh ke Palu,” terang Soeryo di Palu, Minggu (17/11). 

Menurutnya, dengan inovasi Lalampa, petugas Kantor Imigrasi Palu datang langsung ke lokasi, sehingga calon jemaah haji dapat mengurus paspor di tempat. 

“Karena di Parigi Moutong belum ada kantor Imigrasi, makanya kami jemput bola melalui inovasi Lalampa,” imbuh Soeryo. 

Wilayah kerja Imigrasi Palu meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Buol. 

“Pelayanan paspor Lalampa sangat memudahkan kami masyarakat Parigi Moutong yang memiliki kesibukan dengan pekerjaan sehingga tidak dapat melakukan pengurusan paspor di Kota Palu,” aku salah satu pemohon paspor, Ruslan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar mengapresiasi inovasi Lalampa yang semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan paspor khususnya yang bertempat tinggal jauh dari Kota Palu. 

“Inovasi Lalampa ini bukan hanya memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan paspor melainkan juga semakin menghemat waktu dan biaya yang harus di keluarkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari Kota Palu,” tandasnya. 

Inovasi Lalampa diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengurus paspor secara kolektif bagi masyarakat-masyarakat yang jauh dari Kota Palu. 

Paspor akan selesai tiga hari kerja setelah dilakukan pembayaran PNBP dan paspor dapat diambil oleh salah satu perwakilan komunitas/instansi dengan membawa surat kuasa pengambilan paspor. (TB/J-3)