Headline

Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.

Fokus

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.

Anggota DPRD Tolak Ikut ke Luar Negeri

MI
12/10/2016 07:18
Anggota DPRD Tolak Ikut ke Luar Negeri
(Dok. Topskor)

BIASANYA anggota DPRD sangat tanggap saat ditawari mengikuti kegiatan studi banding ke luar negeri. Namun, sikap berbeda ditunjukkan AAN Gede Widiada, anggota DPRD Kota Denpasar, Bali.

Wakil rakyat dari Partai NasDem itu menolak berangkat ke Las Vegas, Amerika Serikat, atau Melbourne, Australia. Tujuan studi banding itu ialah belajar tata kota serta promosi pariwisata dan kebudayaan.

“Pada saat penyusunan program kerja, saya ikut menyetujui anggaran studi banding ke luar negeri, yang besarnya Rp5 miliar untuk 45 anggota dewan. Namun, karena pemerintah pusat melakukan penundaan DAK dan DAU, saya memilih tidak ikut studi banding,” papar Gede Widiada, kemarin.

Ia menambahkan penundaan itu membuat Pemkot Denpasar kekurangan dana ratusan miliar. Sejumlah prog­ram pembangunan untuk rakyat pun terbengkalai.

Saat ini Kota Denpasar mengalami krisis anggaran. Salah satu yang mendesak ialah pembangunan Pasar Badung yang hancur karena dilanda kebakaran. Kebutuhan anggaran membangun pasar itu mencapai Rp190 miliar.

“Di Pasar Badung itu banyak pedagang kecil, banyak orang susah yang mengais rezeki. Sementara itu, anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri, saya tidak bisa menerimanya,” tambah Widiada.

Penundaan DAU dan DAK untuk Pemkot Denpasar mencapai Rp119 miliar. Setelah efisiensi dilakukan, kekurang­an bisa dipangkas menjadi Rp29 miliar.

Program studi banding DPRD Denpasar sudah mendapat izin dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Anggota DPRD terbagi menjadi tiga tim untuk mengunjungi tiga negara, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

Dari Sumatra Barat, anggota DPRD Padang Pariaman Salman Hardani terancam dipecat dari PDIP karena menjadi salah satu pengisap sabu dalam tayangan video. “Dia pasti akan menerima sanksi. Bisa sanksi berupa non-job, bisa juga KTA-nya dicabut,” ujar Sekretaris PDIP Sumatra Barat Syamsul Bahri.

Selain Salman, pelaku ade-gan dalam video itu ialah Januar Bakri, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, yang juga kader Partai Demokrat. (OL/YH/N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya