Kebut Proyek,Sumsel Minta lagi Rp1,7 Triliun

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan mengusulkan penambahan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan, cipta karya, dan pengairan sebagai penunjang ajang Asian Games 2018 mendatang. Anggaran perlu ditambah agar pengerjaan bisa dilakukan lebih banyak secara bersamaan sehingga waktu pengerjaan yang diperlukan pun lebih singkat. "Usulan penambahan dana ini untuk mempercepat pembangunan tersebut. Seperti jalan pendekat (oprit) Jembatan Musi IV dan VI yang belum teranggarkan di tahun 2017, kami masukkan dalam usulan tersebut agar pembangunannya cepat dilakukan juga cepat selesai," ujar Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel, Yohanes H Toruan, di Palembang, pekan lalu.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp1,5 triliun untuk infrastruktur di Sumsel. Dengan permintaan Rp1,7 triliun itu, anggaran infrastruktur Sumsel pada 2017 bertambah jadi Rp2,2 triliun. Sejumlah bidang jalan yang termasuk di dalamnya ialah percepatan pembangunan flyover (jalan layang) Simpang Bandara, flyover Sekip Ujung, pelebaran Jalan Gubernur H Bastari, dan pelebaran dari pintu tol Palindra-Lingkar Selatan-Jakabaring. "Juga dana untuk overlay (perbaikan) beberapa ruas jalan, khususnya jalan yang dilalui jalur LRT. Banyak yang rusak jadi harus di-overlay lagi. Juga overlay Jalan Soekarno-Hatta," jelas Yohanes.

Usulan infrastruktur di bidang pengairan masih dalam tahap pembahasan dengan instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai. Dari Jawa Barat, sebanyak 18 anggota DPRD dari tiga fraksi mengajukan hak angket terhadap Wali Kota Cimahi berisi penolakan pembangunan Technopark di Lapangan Krida Jalan Baros. Salah seorang anggota DPRD Kota Cimahi, Kanda Kurniawan, mengatakan, Lapangan Krida merupakan sarana olahraga masyarakat dan bukan ruang kreatif publik sehingga dalam prosesnya harus ada rekomendasi dari Kemenpora. Namun, Wali Kota Cimahi, Atty Suharti, mengaku telah mengantongi bukti kuat yang menegaskan lapangan itu bukan sarana olahraga. "Penjelasannya dari Kemenpora," imbuh Atty.

Underpass bukan flyover
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Ngemplak (FMPN) menggelar aksi demo menolak flyover di proyek Tol Solo-Kertosono, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (9/10). Pasalnya, yang diinginkan warga setempat ialah jalan underpass. "Sulit bagi sebagian besar warga Donohudan dan Pandean lewat atas karena angkutan yang dipunyai kebanyakan manual, dari mulai sepeda onthel, gerobak, dan becak," tukas Ketua FMPN Sunardi. Tak hanya demo, FMPN juga mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden dan Gubernur Jateng. (WJ/DG/N-4)