Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PROYEK pembangunan bendungan (waduk) di sejumlah daerah saat ini terus dikebut. Sesuai dengan target pemerintah hingga 2019, sebanyak 1.000 bendungan harus terbangun.
Untuk mengecek kondisi bendungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimuljono mengecek sejumlah pembangunan bendungan di Kalimantan Selatan, kemarin. Menteri PU-Pera meninjau proyek pembangunan Bendungan Tapin di Desa Pitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
Kedatangan Basuki sekaligus untuk memastikan kesiapan rencana peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
“Ada banyak proyek bendungan menjadi prioritas pemerintah untuk menunjang ketahanan pangan nasional,” kata Menteri Basuki, kemarin.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Wahyu Nugroho yang mendampingi Basuki mengatakan Bendungan Tapin merupakan bendungan yang dimiliki Ditjen Sumber Daya Air di Kalimantan Selatan, selain Bendungan Batang Alai dan Bendungan Amandit.
“Bendungan Tapin ini diharapkan menjadi salah satu sumber air untuk memaksimalkan sarana irigasi untuk lahan pertanian masyarakat,” ujarnya.
Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah sentra pertanian di Kalimantan Selatan. Bendungan itu diproyeksikan mampu mengairi 6.000 hektare area persawahan.
Proyek bendungan itu diperkirakan menelan biaya Rp1,2 triliun. Saat ini jaringan irigasi di Kabupaten Tapin belum bisa dimanfaatkan maksimal.
Dari luas area persawahan yang terkoneksi dengan jaringan irigasi seluas 5.472 hektare, baru 1.606 hektare yang teraliri air secara kontinu.
Dari Sulawesi Utara, pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara masih dalam tahapan pembebasan lahan. Dari total lahan yang dibutuhkan seluas 306 hektare, baru 3% lahan atau 32 hektare yang dibebaskan.
“Proses pembebasan lahan lanjutan belum bisa dilaksanakan karena menunggu dana dari pemerintah pusat. Komisi V DPR saat berkunjung ke Bendungan Kuwil Kawangkoan berjanji akan memperjuangan dana itu agar pembangunan bendungan mengalami kemajuan,” ujar Kepala Balai Sungai wilayah Sulawesi I Djidon Watania di Manado.
Saat ini sebagian pembangunan fisik sudah dilakukan. (DY/VL/AD/N-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved