Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SETELAH menolak pengadaan alat fitness untuk DPRD Bandung, Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Jawa Barat juga menolak pengadaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Karawang.
Ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pengadaan mobil dinas untuk anggota dewan di Karawang merupakan perkara yang membawa aura negatif. “Saya sudah sampaikan kepada Ketua DPD Golkar Karawang dan jajaran fraksinya agar menolak mobil dinas ini,” tegas Dedi Mulyadi di Purwakarta, kemarin.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Teddy Ruspendi Sutisna mengatakan anggaran yang diperuntukkan pengadaan mobil dinas bagi anggota DPRD di wilayahnya telah dianggarkan di dalam dokumen perencanaan anggaran.
Pemkab Karawang telah menyediakan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk membeli 42 mobil jenis Toyota Avanza seharga Rp190 juta per unit.
Pimpinan DPRD Karawang pun tidak luput dari pemberian mobil dinas itu. Teddy Ruspendi mengonfirmasi khusus untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kabupaten Karawang sebesar Rp5 miliar.
Sikap tegas DPP Partai Golkar Jawa Barat itu diikuti Fraksi Golkar di DPRD Karawang.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Karawang Teddy Luthfiana mengatakan penolakan itu berdasarkan desakan masyarakat yang menilai pengadaan mobil dinas dianggap tidak prorakyat.
Dia mengakui Fraksi Golkar sebelumnya sempat mengawal pengadaan mobil baru tersebut sejak 2014. “Awalnya 2015 sudah mau diadakan, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Pada tahun ini baru terlaksana,” ucapnya.
Teddy Luthfiana membantah penolakan pengadaan mobil dinas karena adanya ancaman Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan melakukan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Fraksi Golkar Karawang yang setuju pengadaan mobil dinas.
Mereka menolak mobil dinas karena masyarakat tidak menyetujuinya. “Kami melihat masyarakat menolak pengadaan mobil dinas,” ungkapnya.
Dari 42 mobil dinas yang dialokasikan Pemkab Karawang, 7 di antaranya untuk anggota DPRD Fraksi Partai Golkar. Dengan penolakan itu, Teddy Luthfiana mengembalikan jatah tujuh mobil kepada pemkab. “Nanti uang untuk beli mobil bisa digunakan untuk biaya pembangunan,” tambahnya. (RZ/CS/BU/N-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved