Nelayan Tuntut DPR Selidiki Kasus Montara

SUDAH tujuh tahun nelayan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur, merugi akibat pencemaran minyak mentah dari ledakan kilang minyak Montara di perairan Australia. Selama tujuh tahun pula upaya mereka meminta ganti rugi tidak berbuah hasil.

Dalam keputusasaan itulah, nelayan berharap kepada DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan kasus pencemar­an Laut Timor itu. “Meski berlangsung sudah tujuh tahun, kami merasa pemerintah pusat tidak memberi perhatian serius terhadap kerugian yang dialami para nelayan,” kata Ketua Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor H Faren Mustafa, di Kupang, kemarin.

Ia menuding pemerintah pusat tidak peduli sama sekali terhadap penderitaan rakyat NTT. Suara rakyat dan Pemerintah NTT seolah dibaikan dan tidak berharga di mata mereka.

Karena itu, ia mendesak DPR menggelar rapat ga­bungan komisi yang dihadiri pihak terakit, di antaranya Menteri Perhubungan, yang juga Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di laut, Menteri Luar Negeri, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Ling­kungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Desakan yang sama juga dilontarkan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni. “Desakan rakyat NTT merupakan langkah yang benar dan tepat, guna memacu percepatan penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara secara menyeluruh dan komprehensif.”

Gugatan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas pencemaran Laut Timor, yakni PTTEP Australa­sia, tambah Fredi, sudah diajukan oleh lebih dari 13 ribu petani rumput laut ke Pengadilan Federal Australia di Sydney pada 3 Agustus lalu. Sidang perdana kasus ini dibuka pada 22 Agustus.

Kemarin, tumpahan mi­nyak mencemari sejumlah wilayah perairan di Cilacap, Jawa Tengah. Daerah yang tercemari di antaranya di sekitar Donan Selatan dan Utara, Tambakreja dan Kutawaru. (PO/LD/N-2)