Program Pemugaran Rumah Diduga Diselewengkan

PELAKSANAAN program pugar rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, diduga telah diselewengkan. Pelakunya merupakan aparat di tingkat kecamatan dan desa.

Dugaan itu dilontarkan Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Nengahan, Hajrianto, kepada Kepala Bapermas Klaten Joko Purwanto, kemarin. “Material bangunan rumah yang dipasok pihak ketiga, kualitas, maupun kuantitasnya di bawah standar,” tuturnya.

Ia mengatakan selama ini warga penerima bantuan tidak mengelola sendiri dana Rp8 juta yang dikucurkan dari pemkab. Mereka hanya menerima material bangun-an rumah dari pihak ketiga.

Karena itu, warga mengharapkan dana bantuan itu dikelola sendiri warga setempat. “Dengan begitu, pelaksanaan program pemugaran rumah akan tepat sasaran dan tidak dipermainkan lagi,” tambah Ripto, warga Desa Paseban.

Program pemugaran digelar di Klaten sejak 2013 dengan biaya dari APBD. Setiap rumah mendapat bantuan Rp8 juta berupa material ba­ngunan. Tahun ini, Pemkab Klaten berencana memugar 1.000 rumah.

Kepala Bapermas Joko Purwanto berjanji menindaklanjuti pengaduan warga. “Kami akan mengundang camat dan kepala desa.”

Di Bangka Belitung, Pemkot Pangkalpinang menargetkan akan menuntaskan pemu­garan 1.200 rumah tidak layak huni hingga 2017. (JS/RF/N-2)