Pemkab Memilih Berutang

PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, berupaya mengatasi defisit anggaran sebesar Rp1,4 triliun dengan mengajukan pinjaman.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Suprihanto di Sangatta, kemarin, mengungkapkan Pemkab Kutim berencana mengajukan pinjaman atau utang sebesar Rp700 miliar.

Langkah itu terkait kebijakan pemerintah pusat untuk menunda pembayaran dana alokasi umum (DAU) di 169 wilayah dan pemotongan 10% dana alokasi khusus (DAK).
Pihaknya akan merancang skenario pinjaman dari dua lembaga keuangan, yakni Rp400 miliar dari Bank Kaltim dan Rp300 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Kalau untuk membayar yang kecil-kecil bisa di bawah Rp400 miliar. Sarana Multi itu berupa cash money, platformnya bisa Rp300 miliar,” ujar Suprihanto.

Kedua lembaga keuangan itu, masing-masing memiliki bunga pinjaman yang berbeda. Bank Kaltim mematok bunga di kisaran 5% sedangkan PT SMI membanderol bunga di kisaran 7,5%.

Suprihanto mengatakan, Pemkab Kutim sedang melengkapi persyaratan pinjaman dari dua lembaga tersebut. “Dengan defisit ini, kami sulit bergerak. Bupati terus ber­upaya mencari terobosan, salah satunya pinjaman. Beliau sudah ke Bank Kaltim dan PT SMI untuk menjajaki peluang pinjaman,” ujarnya.

Adapun, Kepala Dinas Pekerja­an Umum Balikpapan, Kaltim, Tara Allorante mengatakan masih mengkaji proyek di Balikpapan. Tara menyebut kontraktor tetap akan melanjutkan pekerjaan fisik hingga 100%, meski pembayaran harus ditunda.

“Tidak ada bunga. Jadi kontraktor tetap melanjutkan fisik 100%. Mereka tetap kerja seperti biasa. Namun, pembayarannya dibagi dua termin, dibayar di 2016 dan 2017. Berapa persen per termin, itu masih dihitung. Kalau banyak dibayar tahun ini, sedikit dibayar tahun depan, dan dibayar banyak pada tahun depan,” sebutnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mengalami pemangkasan DAK hingga Rp303 miliar juga terpaksa berutang kepada sejumlah kontraktor karena ketiadaan dana. Hal itu diakui Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng Herson Aden. “Kami berjanji akan membayar pekerjaan itu pada triwulan pertama 2017,” ujar dia.

Pemangkasan sebesar itu juga menjadikan sejumlah proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum (PU) terpaksa dibatalkan.

“Di Dinas PU ada Rp56 miliar yang dipangkas. Kondisi serupa juga untuk dinas lain, seperti untuk rapat dan perjalanan dinas. Adapun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh dipangkas seperti pelayanan rumah sakit dan pendidikan,” tutur Herson.

Anggaran makan
DAU Pemerintah Kabupaten Karawang (Pemkab), Jawa Barat, sebesar Rp226 miliar yang ditunda, jelas Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari, membuat pemerintah setempat memangkas anggaran makan minum dan kunjungan kerja kepala dinas.

Selain itu, lanjutnya, anggaran yang dipangkas ialah pembelian alat-alat kantor yang kurang di­perlu­kan. “Kalau misalnya ada alat yang masih bisa digunakan, guna­kan dulu meskipun sudah tidak terlalu bagus,” ucapnya.

Akan tetapi, dia memastikan penundaan pencairan DAU tidak akan mengganggu rencana peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-383 Karawang pada 14 September.

“Insya Allah enggak mengganggu HUT Karawang, karena kita bekerja sama dengan event organizer (EO) yang tidak menggunakan APBD,” pungkasnya. (SS/CS/RZ/AT/N-1)