Guru Besar Ekonomi Optimis Investor Swasta akan Berdatangan ke IKN

PASCAINFRASTRUKTUR dasar hampir rampung, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi dari swasta ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mulai berdatangan pada Agustus 2023. 

Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) Prof Candra Fajri Ananda mengaku optimistis dengan hampir selesainya infrastruktur dasar tersebut, investor swasta akan berbondong-bondong berinvestasi.

Menurutnya, pembangunan IKN yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur itu akan lebih besar melibatkan sektor pembiayaan dari sektor swasta dari pada penggunaan APBN.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 800 Hektare Lahan di IKN untuk Investor

“Selama ini permasalahan lebih banyak attractiveness terutama berupa infrastruktur dasar belum memenuhi harapan mereka, seperti jalan (konektivitas), air bersih dan listrik termasuk internet masih dalam proses pembangunan,” ujar Candra, Selasa (30/5).

“Oleh karena itu, jika infrastruktur dasar di semester 1 sudah tersedia, saya yakin sektor swasta akan berdatangan,” sambungnya.

Candra menambahkan, infrastruktur dasar yang tersedia akan menipis keraguan investor untuk membantu mewujudkan IKN.

Baca juga: Pertahanan Perlu Diperkuat dalam Pembangunan IKN

Untuk itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan terhadap para investor dalam hal kepastian hukum dan kemudahan birokrasi.

“Hal yang harus kita ketahui, investor atau swasta itu punya hitungan bisnis sendiri yang terkadang tidak sama dengan pola pikir pemerintah. Jaminan kepastian hukum, serta tata kelola yang baik akan menentukan aliran investasi yang masuk,” paparnya.

Dikatakan Candra meskipun payung hukum pembangunan IKN cukup kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), namun hal itu bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang pernah dilakukan oleh sejumlah pengacara pada tahun 2022 lalu.

Oleh karenanya, Candra mendorong agar kepala negara berikutnya yang akan terpilih nanti, sebaiknya memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN.

“Kepastian kelanjutan IKN (commitment) walaupun secara UU kan sudah ada, artinya seharusnya itu memperkuat, hanya MK yang bisa merubah UU. Selama kepastian kelanjutan itu ada, pasti investor masuk,” tegasnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi swasta di IKN sejalan dengan pembangunan infrastruktur dasar yang sudah hampir rampung.

"Jadi gini kalau investasi IKN itu mereka mulai running pada Agustus-September, setelah infrastruktur selesai. Jadi yang dibangun itu setelah infrastruktur dasar selesai," ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, para investor yang akan masuk dalam waktu dekat akan membangun proyek dari berbagai sektor guna menunjang kebutuhan individu di kawasan IKN, khususnya para pekerja. 

"Jadi sekarang yang dibangun adalah infrastruktur dasar yang mana investasinya dari pemerintah. Gak mungkin investasi swasta masuk tapi investasi dasarnya belum kelar. Ada investasinya kok jangan diragukan," ujarnya.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum HIMPI itu menyebutkan rencana pembangunan financial center di IKN seperti yang dimiliki oleh Singapura dan Malaysia.

"Agar negara-negara lain yang akan melakukan investasi tidak lagi menjadikan negara lain menjadi hub, dia bisa masuk ke Indonesia," ucapnya. 

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat terdapat 220 calon investor yang menyerahkan Letter of Intent (LoI) atau surat minat investasi di IKN. 

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mencatat dari total LoI yang diterimanya, sebanyak 34 calon investor semakin serius dengan melanjutkan ke tahap Non-Disclosure Agreement (NDA).  

"Dari 200 lebih LoI ini, 34 di antaranya telah menanda-tangani nondisclosure agreement [NDA] dengan Pemerintah, dan siap berproses lebih lanjut," kata Bambang.

Adapun, terdapat 9 proyek flagship investment yang sudah dipastikan masuk dan akan menandatangani kesepakatan perikatan pada akhir Mei atau awal Juni 2023. 

Merujuk data Otorita IKN, 9 proyek tersebut berada di 5 sektor yakni fasilitas 1 hiburan (mixed-use) dan 1 fasilitas olahraga, 2 perkantoran, 2 rumah sakit, 1 sekolah, dan 2 perhotelan. (RO/Z-1)