Ketimpangan Alokasi Anggaran Jadi Alasan Mandeknya Pembangunan Infrastruktur

PERMASALAHAN pembangunan infrastruktur jalan lagi-lagi mendapatkan perhatian khusus, setelah kondisi jalan di Lampung yang viral, karena kerusakan yang tidak kunjung diatasi. 

Meskipun program pembangunan infrastruktur jalan menjadi strategi ekonomi untuk menghadapi inflasi, tidak semua daerah dapat menerapkannya. Hal ini, disebabkan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang terlalu kecil.

Pernyataan ini diungkapkan Mantan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan. 

Baca juga: Ironi Pembangunan Jalan di Indonesia, Dilakukan Hanya Saat Atasan Mengecek

“Jadi, Lampung itu sebetulnya bukan hanya jalan Provinsi, ada juga jalan negara dan kabupaten/kota. Dan itu, ada masalah di anggarannya. Jadi, anggaran infrastruktur rata-rata cuman 10% dari APBD,” ungkap Djohan kepada Media Indonesia, dikutip Sabtu (6/5).

Jika melihat dari total belanja daerah Lampung pada 2022, yaitu sebesar Rp29 triliun. Sekitar Rp10,8 triliun digunakan untuk belanja pegawai. Belanja barang jasa sebesar Rp7,7 triliun, belanja lainnya Rp6,4 triliun, dan belanja modal yang hanya sebesar Rp4,3 triliun. Disimpulkan, anggaran untuk membiayai belanja pegawai menjadi beban terberat untuk APBD Lampung. 

Menurut Djohan, perlu diadakannya perampingan alokasi anggaran untuk belanja pegawai, agar dapat didistribusi untuk pembangunan infrastruktur. 

Baca juga: 15 Ruas Jalan Rusak Berat di Lampung Diambil Alih PU-PR, Jalan Mana Saja?

“Efisiensi jumlah belanja pegawai hingga maksimal 30% bisa juga jadi opsi, tapi harus bertahap, misalnya dlm rentang waktu 10 tahun. Jangan dalam tempo yang pendek,” tutur Djohan.

Diambil alih pemerintah pusat

Presiden Jokowi juga tidak menampik keterbatasan anggaran juga menjadi alasan daerah tidak dapat meningkatkan infrastruktur jalan. 

“Saya kira, provinsi tidak memiliki kemampuan (memperbaiki jalan), kemudian kabupaten juga tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih oleh Kementerian PU,” kata Jokowi dalam kunjungan ke pasar Natar, Lampung Selatan, dilansir dari Lampung Post, Jumat (5/5).

Menanggapi hal ini, menurut Djohan, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk mendorong pembangunan dapat dilakukan.

“Misalnya, 10 daerah otonom provinsi yg jalannya parah diintervensi dengan beri dana bantuan infrastruktur. Provinsi Papua dan Papua Barat sudah lama dapat dana seperti itu. Opsi 1, bisa berikan kepada semua provinsi. Tapi, kalau APBN terbatas berikan bertahap. Mula-mula 10 provinsi yg paling panjang jalannya rusak berat,” ungkap Djohan. 

Memang, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp32 triliun untuk membangun delapan ribu kilometer jalan daerah, untuk mencapai 65% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kini masih mandek di angka 42%. 

Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah menambah Rp12 triliun untuk pembangunan jalan daerah. Sehingga saat ini, total anggaran untuk pembangunan jalan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 mencapai Rp64 triliun. (Z-1)