KNPI Ajak Pemuda Tingkatkan Kepedulian Terhadap Masalah Bangsa

DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar acara buka puasa sekaligus doa bersama. Acara yang dirangkai dengan pemberian santunan untuk anak yatim itu digelar di Rumah Pemuda Jalan Keramat Raya No 108 Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

Ketua Umum DPP KNPI, M Ryano Panjaitan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini.

"Terutama anak-anak yatim, semoga dengan doa mereka KNPI terus maju,
jaya dan bermanfaat bagi bangsa dan negara," katanya.

Acara ini dihadiri ratusan anak-anak yatim piatu. Pada saat acara berlangsung diisi tausiyah dan hikmah Nuzulul Qur'an oleh Ustaz Abdullah Hehamahua. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara silaturahmi bersama organisasi kepemudaan.

Kondisi negeri

Ryano juga menyinggung kondisi terkini Negara Republik Indonesia yang kian hari terus diterpa isu tidak sedap dan merugikan bangsa. Untuk itu, pemuda yang tergabung dalam KNPI diajak merenungi keadaan tersebut dan mencari solusinya.

Menurut Ryano, Ramadan merupakan momentum untuk berkontemplasi. Saat ini banyak ketimpangan sosial di tengah masyarakat yang memerlukan
KNPI. Persoalan korupsi dan jual-beli hukum yang harus diselesaikan.

"Saya mengajak kepada kita semua untuk kembali melakukan kontemplasi
yang kritis dan objektif melihat dan memahami kondisi kebangsaan kita hari-hari ini. Kita tengah menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian," ujarnya.

Lebih lanjut, Ryano menambahkan, bahwa KNPI siap merangkul anak-anak
muda di Indonesia demi masa depan pembangunan negara. Tentu semangat
tersebut tak lepas dari kolaborasi dengan organisasi OKP kepemudaan.

Dia menegaskan, semangat DPP KNPI kedepan akan mencetak ribuan Activist
Preneur di bawah kepengurusannya. Tujuannya untuk membangun mindset baru bahwa seorang aktivis harus merdeka secara finansial dan lepas dari kepentingan apapun secara ekonomi.

"Oleh karena itu, semangat ini sudah lama kami diskusikan dengan
teman-teman fungsionaris DPP KNPI untuk menggabungkan semangat aktivis
dan usaha bagi pemuda Indonesia. saya sudah buktikan itu, dengan membuat buku berjudul Activist Preneur," katanya.

Selain itu, Ryano Panjaitan juga menyinggung tentang ketimpangan ekonomi Indonesia saat ini. Data World Bank menunjukkan bahwa
sepanjang 2021, ada 10%  penduduk Indonesia kelompok ekonomi teratas
yang memiliki kontribusi terhadap GDP yakni 46,86% angka ini tak pernah
berubah sejak tahun 2018.

Hal ini berarti menjadikan basis ekonomi kerakyatan menjadi salahsatu
kekuatan ekonomi negara. Maka sektor UMKM dan industri kreatif adalah
pilihan paling rasional untuk kita sama-sama dorong pertumbuhannya.
Sehingga industri ektraktif berbasis pengelolaan SDA sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dapat tersubstitusi.

"Atas alasan ini pula DPP KNPI dengan mengharapkan semua dukungan dari
berbagai pihak menjadikan Gerakan Activistpreneur seebagai platform dari gerakan inkubator pengembangan sektor UMKM dan entrepreneur muda yang berbasis pada gerakan aktivis untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi kelas menengah tersebut," tegasnya.

Korupsi

Ryano juga menyinggung tentang penegakan hukum dan korupsi. Menurutnya,
adanya berbagai kasus pidana aparat penegak hukum, di antaranya pembunuhan polisi dan penggelapan narkoba hingga desas-desus
penggelapan pajak hingga ratusan triliun itu adalah sinyal bahwa terdapat persoalan serius dalam tata kelola penyelenggara negara ini.

Kata dia, tanpa harus menjustifikasi secara serampangan bahwa sumber
kesalahan melekat pada individu atau institusi. Istitusi publik yang
bersih, profesional dan kredibel adalah cerminan keadaban kita sebagai
sebuah entitas bangsa yang beradab.

Maka baik institusi maupun individu (oknum) yang bertanggung jawab
sebagai penyelenggara negara (hukum) haruslah mampu mencerminkan sikap
etis dan kewajaran dalam menjalankan tugas pelayanannya bagi
kemaslahatan publik.

Terkait korupsi, nampaknya urgensi terhadap lahirnya undang-undang
perampasan aset. Undang-undang perampasan aset juga dapat membantu
memulihkan kerugian bagi korban tindak pidana dengan memberikan
kompensasi dari aset yang dirampas oleh pemerintah.

"Dengan cara ini, undang-undang perampasan aset tidak hanya menjadi alat pencegahan dan penegakan hukum, tetapi juga alat untuk mengembalikan keadilan bagi para korban," pungkasnya. (N-2)