PN Surabaya Lanjutkan Kasus Kepailitan PT Lelewatu Sumba Archipelago

MAJELIS Hakim PN Surabaya perkara kepailitan PT Lelewatu Sumba Archipelago diapresiasi. Perkara dengan nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby itu masih terus disidangkan karena ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti adanya permohonan pergantian kurator.

Kuasa hukum tujuh kreditor PT Lelewatu Sumba Archipelago Selamet Riyadi mengatakan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Saya kira majelis sudah bertindak sesuai prosedur dan saya apresiasi hal itu. Masalahnya justru di kuratornya, makanya kita ajukan penggantian kurator," kata Slamet saat dikonfirmasi disampaikan melalui keterangan tertulis, Minggu (5/3).

Baca juga: Pengusaha Penyedia Heli AW 101 TNI AU Divonis 10 Tahun

Awalnya, dari pihak Kreditor yang diwakili Slamet mengajukan tagihan ke kurator PT Lelewatu Sumba namun tagihan itu ditolak oleh kurator dengan berbagai macam alasan.

Setelah itu, pihaknya mengajukan gugatan renvoi prosedur. Renvoi prosedur adalah mekanisme perlindungan kepentingan kreditor jika terjadi perselisihan besaran utang debitor dan tetap terjadi ketidakcocokan meskipun sudah ditempuh rapat verifikasi.

"Gugatan Renvoi Prosedur diputus Februari 2021 kita menang, kemudian kurator tidak puas dan mengajukan kasasi lalu diputus pada 26 januari 2022, dan kita menang lagi. Setelah dua kali kalah dan masih juga belum puas, dia masih ajukan PK, dan itu diputus Agustus 2022, hasilnya juga masih kalah lagi. Total sampai PK dia kalah semua itu. Setelah menang putusan itu kita surati kurator dan hakim pengawas untuk mencatatkan tagihan ke dalam Daftar Piutang Tetap seperti putusan PK dong," papar Slamet.

Slamet menjelaskan, entah bagaimana tiba-tiba kurator melaporkan debitor ke Polresta Surabaya pada 5 Maret 2022. Masalahnya, lanjut dia, kemudian oleh kurator laporan ini dijadikan alasan pencatatan tagihan kliennya yang notabene kreditor, sudah menang sampe PK, namun oleh kurator main asal dicatat secara bersyarat.

"Yang dilaporin debitor lah kok yang keimbas malah klien kami. Ini khan cacat sekali. Kurator pun ternyata main asal laporin debitor ke polisi tanpa lapor hakim pengawas terlebih dahulu. Lah ini ketahuannya pada waktu rapat kreditor pada 12 Agustus 2022 sampai kurator diomeli oleh hakim pengawas dan itu disaksikan oleh panitera pengganti, debitor,serta semua kreditor lainnya yang memang dipanggil rapat dan hadir hari itu. Kami sendiri selaku kreditor konkuren mayoritas jelas-jelas yang dirugikan karena piutang klien kami dicatatkan secara bersyarat oleh kurator yang mekanismenya nyata-nyata melanggar undang-undang," terang Slamet.

Pihaknya ini tidak pernah dipanggil apalagi disuruh sumpah oleh kurator. Padahal dipanggil rapat kreditor atau memberikan salinan daftar piutang tetap yang pertama pada 11 Agustus 2020 pihak yang bersangkutan tidak mau. 

Sementara pihaknya sudah melayangkan surat undangan berkali-kali. "Balik lagi, seharusnya dalam hal tagihan yang dicatatkan sementara oleh kurator, kreditor itu harus diberitahu terlebih dahulu. Dan mekanismenya selanjutnya adalah dilakukan sumpah. Mekanisme ini semua jelas sudah diatur di undang-undang. Saya ga tahu kurator yang tidak paham atau gimana yah. Apalagi ini kurator menyimpangi putusan PK lho," sambungnya.

Oleh karena kesalahan-kesalahan tersebut, pihaknya mengajukan permohonan pergantian kurator kepada hakim pengawas. Hakim pengawas sudah setuju bahkan sudah membuat penetapan agar kurator melaksanakan rapat kreditor untuk dilakukan voting dua kali namun kurator tetap tidak melaksanakan penetapan hakim pengawas.

Singkat cerita, lanjut Slamet, hakim pengawas telah mengajukan rekomendasi penggantian kurator kepada majelis hakim pemutus yang memang berdasarkan undang-undang ditunjuk untuk mengawai kinerja kurator.

Kemudian, pada 20 Desember 2022, sidang penggantian kurator tapi kurator minta ditunda, alasannya karena Hari Raya Natal, lalu dijadwal ulang dan kembali ditunda dengan alasan sakit dan barulah pada sidang ketiga kurator itu hadir.

"Usulan hakim pengawas dibacakan 3 Januari 2023. Tapi dalam perjalanan waktu ini hakim pengawas yang lama pindah ke pengadilan tinggi Kendari lalu digantikan dengan hakim pengawas lain, hakim pemutus beri kesempatan pembuktian kepada hakim pengawas posisinya sudah digantikan hakim pengawas baru," ucap Slamet.

Slamet melanjutkan pergantian kurator karena hal itu memang hak kreditor konkuren ketika melihat tidak berimbang, independen, dan merugikan kliennya yang notabene kreditor konkuren mayoritas.

Pihaknya dari awal diberlakukan tidak adil oleh kurator, seperti ditolak tagihan bahkan hingga kurator tindak mengindahkan dan malah menyimpangi putusan PK seenaknya. Karena hal itu semua pihaknya mengajukan pergantian kurator yang telah disetujui dan ditetapkan hakim pengawas.

"Terkait proses persidangannya sendiri, perlu kami tegaskan bahwa kami dan tim yang selalu hadir sidang tidak pernah melihat adanya surat/dokumen pencabutan perkara di dalam persidangan, sehingga sudah semestinya proses persidangan tetap dijalankan. Di dalam SK KMA 109 pun sudah diatur bahwa hakim pemutus adakan sidang permohonan pergantian kurator, mendengarkan laporan hakim pengawas dan mendengarkan alasan dari kurator, lalu kurator yang mau ditunjuk lalu putusan," terang dia.

"Tidak pernah terdapat ketentuan yang mengatur hakim pengawas melakukan pembuktian layaknya terjadi gugatan perselisihan. Karena perkara ini bukan mengenai sengketa gugat ginugat perselisihan biasa tetapi mengenai kinerja kurator yang diawasi langsung oleh hakim pengawas berdasarkan ketentuan undang-undang," tambahnya.

Terkait dengan kurator PT Lelewatu Sumba Archipelago, Slamet melayangkan surat ke Pengadilan Niaga pada PN Surabaya, hasilnya kurator itu mempunyai 9 perkara kepailitan yang belum selesai.

Selain itu, ia juga berkirim surat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan hasilnya kurator tersebut mempunyai 1 perkara yang juga masih belum selesai. Total perkara yang ditangani kurator termasuk Lelewatu semuanya mencapai 11 perkara dan masih berjalan.

"Padalah pasal 19 UU Kepailitan secara tegas mengatakan kurator yang ditunjuk dalam perkara kepailitan tidak boleh menangani lebih dari 3 perkara. Lalu kami bersurat ke hakim pemutus yang menyidangkan kurator itu untuk meminta perlindungan dan kepastian hukum terkait dengan permohonan pergantian kurator yang kita ajukan," pungkasnya. (RO/Z-1)