Pemprov Jabar Instruksikan Daerah Prioritaskan Sektor Pertanian

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menginstruksikan seluruh pemerintah kota dan kabupaten memprioritaskan sektor pertanian. Pasalnya, di tengah krisis dan ancaman inflasi daerah saat ini, sektor pertanian diyakini mampu menstabilkan perekonomian.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan sejauh ini sektor pertanian menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh di tengah berbagai krisis multidimensi. Termasuk saat pandemi covid-19, saat sektor lain mengalami degradasi, produk domestik regional bruto (PDRB) pertanian malah naik 7%.

"Kami minta seluruh pemerintah di semua tingkatan, termasuk tingkatan desa, bupati dan wali kota, harus fokus memprioritaskan sektor pertanian yang utama," terang Uu seusai menyerahkan bantuan peralatan pertanian program santri tani Jawa Barat di Balai Mekanisme Pertanian Dinas Pertanian dan Hortikultura Jawa Barat di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Kamis (22/9).

Dikatakan, saat ini Indonesia sedang berada pada ancaman inflasi dan stagflasi daerah. Namun sektor pertanian mampu berkontribusi menahan laju stabilitas ekonomi.

"Ada pertanian cabai, bawang, padi, dan lainnya. Karena itu, silakan para bupati dan wali kota kepada infrastruktur,  konektivitas jalan, dan pembangunan yang lain. Tetapi sektor pertanian jangan diabaikan. Sekalipun jalannya hebat, kantor-kantornya hebat, mobil pejabat mengkilat, kalau di kabupaten dan kota tidak ada beras, rakyat akan menjerit, tentu akan mengganggu proses pembangunan," bebernya.

Sejauh ini, tutur Uu, komoditas andalan Jawa Barat sendiri masih fokus pada tanaman padi dengan luas lahan sawah mencapai 928.218 hektare. Uu tak memungkiri, terjadi degradasi lahan sawah akibat pembangunan.

"Dulu luasan lahan sawah di Jawa Barat mencapai sekitar 1,1 juta hektare. Tapi sekarang mulai ditemukan varietas bibit baru yang produksinya untuk 1 hektare bisa mencapai 15 ton. Sekarang sedang disosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Pengembangan produksi tanaman padi yang bisa mencapai 15 ton per hektare, sebut Uu, merupakan bagian dari program intensifikasi. Sementara untuk program diversifikasi relatif cukup sulit karena laju pertumbuhan penduduk. "Makanya, program intensifikasi pertanian ini akan menjadi daya dorong agar tak terjadi inflasi pangan," pungkasnya. (OL-15)