Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEKTOR pariwisata salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Karenanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar proses vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali dipercepat sehingga kekebalan komunal (herd immunity) segera tercapai. Tujuannya, agar aktivitas pariwisata kembali pulih.
"Pemenuhan target vaksinasi akan membantu juga meyakinkan para wisatawan bahwa Bali sudah menjadi daerah yang selain indah juga aman," ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Bali melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (29/7).
Pada kesempatan itu, Wapres meminta upaya pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Bali melalui pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) juga harus terus ditingkatkan.
Ia mengatakan, meskipun tes Covid-19 di Bali sudah di atas standar WHO, yakni seribu tester dari satu juta penduduk dalam satu minggu, tetapi angka positif kasus masih tinggi, sekitar 38,3%. Sangat jauh dari standar WHO yang dipatok pada angka 5%.
"Perlu dilihat kembali dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa bila positivity rate-nya di atas 25%, maka jumlah tes perlu ditingkatkan menjadi 15 ribu tes per 1 juta penduduk," pinta Wapres.
Menanggapi hal ini, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pelaksanaan vaksinasi di Bali berjalan dengan baik. Suntikan dosis pertama melebihi target 70% dari total penduduk Bali yang berjumlah sekitar 4,3 juta orang.
"Yang sudah divaksin suntik pertama kami laporkan sudah melebihi 3 juta orang, yaitu 3.046.886 orang," paparnya.
Angka tersebut, sambung Wayan, termasuk cakupan pelaksanaan vaksinasi yang telah menyasar anak usia 12 hingga 17 tahun dan warga luar Bali yang berada di Bali.
Baca juga : NasDem Tolak layanan Isoman Hotel Bintang 3 untuk Anggota DPR RI
"Kemudian untuk berikutnya dilakukan sesuai jadwal, kami sudah melakukan vaksinasi untuk suntik kedua, sampai hari kemarin sudah mencapai 870.838 orang atau hampir 27%," lanjutnya.
Percepatan vaksinasi, lanjut Wayan, akan terus dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan batas waktu penyuntikan antara dosis pertama dan dosis kedua.
Sejauh ini, vaksin Covid-19 yang digunakan di Bali adalah Vaksin Sinovac yang memiliki jarak penyuntikan empat minggu dan Vaksin Astrazeneca yang memiliki jarak penyuntikan delapan minggu.Saat ini Bali masih membutuhkan 1,4 juta dosis vaksin.
"Kami laporkan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini sangat tinggi. Vaksinasinya berbasis Banjar dan berbasis Komunitas sehingga percepatannya itu dapat dilakukan dan targetnya menjadi bisa dicapai," ujarnya.
Menanggapi kekurangan dosis vaksin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono memastikan bahwa Kementerian Kesehatan akan memenuhi kekurangan tersebut pada Agustus 2021.
"Untuk vaksin pada bulan Agustus nanti, kita akan mendapat tambahan kira-kira 6,5 juta sampai 8 juta dosis vaksin. Mudah-mudahan kebutuhan untuk masyarakat Bali yang tinggal sedikit lagi dapat terpenuhi seluruhnya," ungkap Dante.
Selain masalah vaksinasi dan pelaksanaan 3T, pada rapat koordinasi ini juga dibahas berbagai hal terkait penanganan pandemi Covid-19 di Bali, mulai dari evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kesiapan tenaga medis, kebijakan karantina terpusat, ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), ketersediaan oksigen, penyaluran bantuan sosial, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pasien Covid-19, hingga penyerapan anggaran penanganan Covid-19. (OL-7)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved