Kementerian PU-Pera Modernisasi Sungai

RATUSAN rumah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, harus dibongkar karena menghambat pelaksanaan modernisasi sungai.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Majalengka Agus Tamim mengungkapkan pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum sekitar tiga minggu lalu.
Dalam surat pemberitahuan bernomor IR01-20/AT/003.28/1.2016 itu, Kementerian Pekerjaan Umum meminta supaya Pemkab Majalengka mengosongkan bangunan sepanjang bantaran Sungai Sindupraja dan Cijelag.

Bila tidak dikosongkan, keberadaan bangunan akan menghambat pelaksanaan modernisasi kedua sungai.

Bangunan di sepanjang sempadan Sungai Cijelag dan Sungai Sindupraja, menurut Agus, sebagian besar permanen, semipermanen, dan gubuk. “Bahkan ada juga rumah mewah,” cetusnya, Selasa (19/4).

Sesuai surat dari Kementerian PU-Pera, pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak terkait meski cukup kebingungan. Pasalnya, pemerintah pusat berniat memodernisasi sungai untuk kepentingan petani dan masyarakat. Di sisi lain, ratusan rumah warga harus dibongkar.

Data Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung menyebutkan ratusan rumah tersebut berada di dua kecamatan. Sepanjang bantaran Sungai Cipelang yang masuk wilayah Kecamatan Jatitujuh terdapat 91 bangunan, sedangkan 63 rumah di bantaran Sungai Sindupraja masuk Kecamatan Ligung.

Modernisasi Sungai Cipelang dan Sindupraja tidak terelakkan karena terkait dengan pengisian air Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang untuk penunjang aliran air ke areal pertanian di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Waduk Jatigede terbesar kedua di Indonesia mulai diisi air pada 31 Agustus 2015. Total air di waduk tersebut diperkirakan akan mencapai 980 juta meter kubik.

Waduk ini mulai diinisiasi pembangunannya pada 1960-an. Beberapa kali pemerintahan berganti, pembangunan dan pengisian air tak pernah rampung. Warga yang kala itu sudah mendapat uang santunan ganti rugi lahan, kemudian kembali lagi ke area genangan.

Baru pada era Presiden Joko Widodo, setelah melalui proses negosiasi alot, akhirnya waduk bisa diairi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kala itu berjanji akan terus berdialog dengan masyarakat untuk penyelesaian Waduk Jatigede. (UL/T-1)