Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) kebut proses vaksinasi untuk lansia dan pelayan publik. Pasalnya, sampai pekan lalu, vaksinasi baik untuk lansia maupun pelayan publik masih berkisar antara 11% hingga 27%.
Kepala Dinkes Purbalingga Hanung Wikantono mengatakan bahwa secara total, ada 150 ribu sasaran lebiih dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 2.970, kemudian pelayan publik 55.244 sasaran dan lansua 91.964 sasaran.
Baca juga: Langgar Prokes, Warga Maos Wajib Tes Antigen Ditempat
"Dari total 150.178 sasaran, untuk dosis pertama telah tercapai 31. 547 sasaran atau 21% dan dosis dua sebanyak 25.772 sasaran atau 17% lebih," jelas Hanung pada Kamis (27/5).
Menurutnya, pihaknya terus melakukan vaksinasi khususnya kepada pelayan publik dan lansia.
"Untuk pelayan publik, misalnya, pada dosis pertama telah tercapai 15.444 atau 27,96%, sedangkan dosis kedua 12.407 atau 22,46%. Pelayanan terus dilanjutkan untuk mengejar peningkatan vaksinasi," ujarnya.
Sedangkan vaksinasi bagi lansia atau warga di atas umur 60 tahun, dari target 91.964 sasaran, pada dosis pertama baru 12.824 sasaran atau 13,94% dan dosis kedua sebanyak 10.385 atau 11,29%.
"Prinsipnya, jika memang stok vaksin masih ada, maka proses vaksinasi akan terus dijalankan," tandasnya. (OL-6)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved