Daerah Harus Konsisten Menata Tata Ruang Wilayah

DAERAH diminta konsisten dalam menata tata ruang wilayah seperti yang direncanakan serta penggunaanya, sebab penting dalam proses pembangunan dan mempunyai nilai dasar dalam mengambil kebijakan di kementerian.

"Tata ruang sangat diperlukan agar terlihat jelas ke peruntukkannya serta pemanfaatannya. Jika konsisten dilakukan sangat membantu kita," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Fery Mursydan Baldan seusai pada Peresmian Galeri Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Bappeda di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/4).

Menurutnya, tata ruang wilayah merupakan hal yang sangat penting. Tata ruang merupakan sebuah harmoni luar biasa untuk menjaga keseimbangan antara alam dan kecerdasan manusia.

Ia pun memberikan apresiasi terhadap Jatim telah memotret peruntukkan pemakaian lahan di setiap daerah di Jatim. Daerah mana saja yang diperuntukkan untuk pertanian, perumahan, dan industri.

"Keberadan galeri tata ruang wilayah sebagai pusat informasi dan percontohan karena tidak ada lahan yang tidak ada manfaatnya," katanya.

Di Jatim semua lahan tanah ada manfaatnya. Inilah yang disebut konsistensi karena dalam merumuskan kebijakan tata ruang dengan pelaksanannya sama. Karena itu, Bappeda mempunyai peran penting dalam mewujudkan tata ruang sesuai perencanaan yang telah diambil dan telah direncanakan.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan galeri tata ruang dan pertanahan itu diharapkan dapat menjadi center of spatial planning and regional development information system dan merupakan wadah sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan penataan ruang dan pertanahan di Jatim dengan cara yang lebih interaktif dan canggih dengan menggunkan sarana multimedia.

"Galeri tata ruang dan pertanahan ini diharapkan dapat menjadi one top information center yang memberikan pembelajaran kepada seluruh stakeholder pembangunan. Termasuk bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, yakni sebagai bentuk peningkatan pembinaan teknis penataan ruang kepada pemerintah daerah serta meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah," katanya.

Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota di Jatim, sudah ada 38 pemkab/pemkot yang telah menetapkan menjadi peraturan derah (Perda). Saat ini kurang lebih ada 360 kawasan perkotaan di 38 kabupaten/kota di Jatim yang perlu ditetapkan Perda Rencana Detail Tata Ruangnya.

"Saat ini sudah sebanyak 101 yang telah dimohonkan persetujuan substansinya kepada gubernur, 25 di antaranya baru diterbitkan persetujuan substansinya, dan sebanyak 6 dokumen telah ditetapkan sebagai perda," jelasnya. (FL/OL-5)