Pembangunan Infrastruktur di Sumsel Dianggarkan Rp1,59 Triliun

PADA tahun ini, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah Sumatra Selatan menganggarkan Rp1,59 triliun untuk perbaikan hingga pembangunan jalan di wilayahnya. Anggaran ini berasal dari APBN untuk 64 paket pekerjaan kontraktural di wilayah Sumsel.

"Untuk tahun ini kami mendapat anggaran sebesar Rp1,59 triliun ini digunakan untuk pemeliharaan, peningkatan, penanganan, pembangunan ruas jalan dan jembatan di wilayah Sumsel. Sebagian besar sudah proses tender dan sudah proses pengerjaan," ujar Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah Sumsel, Kgs Syaiful Anwar, Senin (1/3).

Adapun rinciannya yakni pemeliharaan jalan nasional seluas 1.517,56 kilometer, peningkatan jalan nasional seluas 47,38 kimometer, penanganan longsoran di 22 titik, pembangunan jalan baru 10,8 kilometer. Kemudian, pemeliharaan jembatan sepanjang 15.755,77 meter, pembangunan jembatan sepanjang 504,4 meter serta pembangunan flyover 50 meter. Syaiful menerangkan, wilayah kerja BBPJN Sumsel meliputi ruas jalan nasional sepanjang 1.600 km dan jembatan 481 buah.

"Yang jadi prioritas tahun 2021 yakini, preservasi jalan lintas timur, pembangunan jembatan Paiker (ponton), pembangunan jembatan gantung, pembagunan flyover Patih Galung, pembagunan flyover Sekip Ujung, dan pembangunan exit tol Mesuji-Jalan Lintas Timur," terangnya.

Ia menegaskan hingga saat ini kondisi kemantapan jalan di wilayah Sumsel mencapai 88 persen dari 1.600 kolometer jalan yang menjadi wewenang BBPJN wilayah Sumsel. Target tahun ini bisa tuntas hingga mendekati 100 persen, dan semua jalan dan jembatan di Sumsel dalam kondisi mulus dan nyaman.

baca juga: Kota Palembang Mulai Berlakukan Tilang Elektronik

Syaiful menjelaskan terkait dengan kesiapan BBPJN menghadapi cuaca ekstrim di beberapa titik jalan rawan longsor di Sumsel, pihaknya sudah mengantisipasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk meminimalisir waktu perbaikan pada ruas jalan yang terdampak bencana.

"Di titik rawan bencana kita ada 17 posko, ada alat berat milik kita dan ada alat berat on going milik kontraktor di beberapa posko tersebut. Yang jelas penyiapan alat berat serta berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi dan Kabupaten/Kota itu pastinya kita lakukan," pungkasnya. (OL-3)