Warga Tolak DPRD Minta Fortuner

AJUAN DPRD Jawa Barat untuk membeli 100 mobil Toyota Fortuner senilai Rp50 miliar lebih menimbulkan resistensi.

Forum Aktivis 98 Jawa Barat meminta pengadaan mobil itu dibatalkan.

"Kalau DPRD nekat mengajukannya, kami akan menggerakkan rakyat. Saat ekonomi warga masih memprihatinkan, secara etika tidak layak DPRD mengajukan anggaran kemewahan itu," ujar Agung Medco, aktivis Forum, di Bandung, Rabu (6/4).

Ia mengaku mendapat informasi tender pengadaan mobil akan dilakukan dalam waktu dekat.

Alokasi dana itu sudah tercantum dalam APBD 2016.

Agung menilai anggota DPRD Jawa Barat tidak layak menuntut kendaraan dinas baru.

Pasalnya, tahun lalu, pimpinan dewan sudah mendapatkan Toyota Camry, Ketua Komisi mendapatkan Toyota Innova dan Toyota Rush untuk anggota.

Atas protes itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan jika banyak warga yang menolak, dan dewan bersedia membatalkan, pemerintah provinsi akan menuruti.

"Karena permintaan ini dari DPRD, kalau mereka ingin membatalkan, pasti kami akan ikuti."

Dia mengakui pengadaan mobil dinas itu masuk APBD 2016.

"Saya tidak tahu persis seluk-beluk pengadaan mobil ini," tandas Aher.

Ditemui terpisah, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi mengakui ada pengajuan anggaran bagi aset kendaraan sejak 2015 lalu.

Mobil-mobil itu juga akan digunakan untuk satuan kerja perangkat daerah di pemerintah provinsi.

"Untuk anggota DPRD bukan mobil dinas. Mereka hanya bisa pinjam pakai, sedangkan mobil dinas hanya untuk pimpinan dewan," tambahnya.

Atas protes yang diajukan masyarakat, Ineu mengembalikan soal itu kepada Gubernur Jawa Barat.

"Kami menunggu persetujuan gubernur saja. Belum pasti bahwa pengajuan kami bisa diterima."

Soal pemilihan Toyota Fortuner, dia menyatakan pilihan itu terkait dengan karakteristik geografis wilayah Jawa Barat sehingga dibutuhkan mobil yang bertahan di lapangan.

Namun, dia mengaku tidak tahu persis jenis dan model yang diajukan lembaganya.

Soal kendaraan dinas lama, Ineu mengungkapkan sebagian besar mobil yang dipinjampakaikan ke anggota DPRD Jabar sudah berumur hampir 6 tahun.

Kondisinya juga sudah 50:50.

"Sudah tidak ada garansi pabrik sehingga biaya pemeliharaannya juga besar," jelasnya.

Ineu memastikan DPRD akan menerima keputusan dari Gubernur Jawa Barat atas pengajuan mobil baru itu. (SB/EM/N-2)