Kalsel Terapkan PPKM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mengikuti kebijakan serupa yang diberlakukan di Jawa-Bali pada 11-25 Januari besok. PPKM diberlakukan di 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Pejabat Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, Minggu (10/1), menegaskan penetapan PPKM berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 se-Kalsel, kemarin. Sebelumnya Pemprov Kalsel juga mengikuti rakor penanganan covid -19 bersama lima provinsi lain di Sumatera dan Papua yang dipimpin Menko Maritim.

"Kebijakan ini dalam rangka menindaklanjuti instruksi Mendagri tentang pemberlakuan PPKM dan kita sudah melakukan rakor baik dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota," tegasnya. PPKM di Kalsel akan diberlakukan 11-25 Januari besok.

Penerapan PPKM berupa aktivitas perkantoran hanya 25% dan 75% sisanya bekerja dari rumah (WFH). Mal buka sampai 19.00 wita, kemudian terkait dengan restoran atau rumah makan hanya 25% kapasitasnya dan disarankan hanya untuk take away atau dibawa pulang. Demikian juga dengan kegiatan keagamaan akan disesuaikan.

Dikatakan Roy diperlukan ketegasan dan dukungan bersama untuk menerapkan PPKM di seluruh wilayah di Kalsel. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kalsel, Muslim mengatakan, kebijakan PPKM bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 belakangan ini.

Data terakhir kasus covid -19 di Kalsel mendekati angka 16 ribu kasus dengan jumlah penderita meninggal dunia hampir 600 orang. Setiap harinya ada puluhan kasus baru dan Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah kasus covid -19 tertinggi lebih dari 4.000 kasus. (DY/OL-10)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Denny parsaulian