Investor Inginkan Konsistensi Aturan

PENGEMBANGAN Batam ke depan membutuhkan keseriusan pemerintah.

Rencana mengganti status Batam dari free trade zone menjadi kawasan ekonomi khusus justru menimbulkan kebingunan para pengusaha dan investor.

"Pemerintah jangan main-main terhadap status Batam, sebab kami, para pengusaha, yang terkena dampaknya. Perbaikan memang dibutuhkan dan harus dilakukan, tapi tidak harus dibikin gaduh karena bisa memengaruhi investasi modal asing dan dalam negeri ke Batam," kata Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau Abidin Hasibuan di Batam, Rabu (30/3).

Dia menilai kondisi Batam yang tidak kondusif akibat peraturan dan kebijakan yang sering berubah-ubah akan memberikan kesan negatif bagi masa depan daerah itu.

Padahal, pemerintah sudah banyak berinvestasi di Batam, yang mencapai Rp42 triliun.

Jika ditambahkan investasi dari swasta dan asing, jumlahnya akan lebih besar lagi.

Sangat disayangkan jika pemerintah memperkeruh kondisi yang sudah ada.

Toni Akim, pengusaha jasa dan perdagangan, menambahkan di masa lalu Badan Pengusahaan Batam atau sebelumnya Otorita Batam telah berhasil menarik investasi asing

Senada dengan itu, pengusaha yang berkecimpung di bidang jasa dan perdagangan Toni Akim mengatakan dunia usaha membutuhkan kepastian soal status Batam.

"Dengan Badan Pengusahaan Batam atau Otorita Batam di masa lalu, telah mampu menarik investasi asing triliunan rupiah dan investasi nasional yang juga lebih besar."

Kawasan ekonomi khusus lain seperti Sabang, Sei Mangkei, Tanjung Lesung, dan Bitung, belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang diharapkan.

Di Batam, sejak dulu BP Batam atau Otorita Batam diisi orang-orang profesional yang andal dan teruji di bidangnya.

Otorita Batam juga mampu menjalankan regenerasi dengan baik. (HK/N-2)