Covid-19, Ujian Sepanjang 2020

PANDEMI covid-19 di Indonesia sepanjang 2020 berdampak serius pada seluruh sisi aktivitas pemerintah dan masyarakat. Kondisi itu juga menjadi ujian bagi pemerintah untuk selalu konsisten menangani wabash, sekaligus membangkitkan masyarakat yang terpuruk.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan,
mengungkapkan pandemi menguji seluruh komponen pemerintahan dan lembaga
legislatif untuk bekerja sama mengeluarkan solusi efektif. Dengan kondisi kasus positif yang terus meningkat disertai dengan dampak sosial bagi masyarakat kurang mampu, pandemi menjadi ujian berat.

"Harus diakui kita semua gagap, panik dan teledor. Menkes (Terawan) yang tadinya ingin menenangkan dan menghindarkan kepanikan, malah berulang kali membuat error sehingga Presiden mengangkat Ketua BNPB untuk menangani masalah pandemi," kata Farhan, Kamis (31/12).

Bahkan, musibah pandemi di 2020 menjadi bola liar bagi pihak yang kontra dengan pemerintah hingga berujung pada kasus hukum. "Tentu semua orang bebas berpendapat tentang pandemi ini. Bahkan ada yang menganggap walau tanpa bukti ilmiah bahwa semua ini adalah konspirasi elite global, bermotif ekonomi," terangnya.

Pemerintah pusat, lanjut Farhan, memilih fokus dan memprioritaskan sektor ekonomi dalam menanganan pandemi. Di negara lain, kebanyakan memilih karantina ketat dalam memutus mata rantai penularan covid-19. Indonesia memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kenyataannya pemerintah Indonesia pun memilih motivasi ekonomi dalam
penanganan pandemi sehingga tidak memilih opsi lockdown. Indonesia tidak menutup perbatasan negara dari mobilitas internasional di awal pandemi hingga dan hanya pada Desember perbatasan pun ditutup. Presiden Jokowi mengambil risiko menunggu sampai adanya penanganan lewat vaksin dan herd immunity (kekebalan kelompok) yang tidak akan membuat ekonomi kolaps," ujarnya.

Pada akhirnya, Farhan berpendapat bahwa cara tersebut dihadapkan dengan
kesulitan berkepanjangan. Tambah runyam, tatkala upaya penanganan jaminan sosial bagi warga terdampak pandemi diwarnai dengan operasi tangkap tangan terhadao Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam karena diduga mengemplang bantuan sosial.

"Kenyataannya, kebijakan menanti vaksin tanpa pengetatan mobilitas dan
penutupan wilayah (lockdown) membuat kita sulit bangkit dari kontraksi
pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kita bersyukur pemerintah level pusat
sampai daerah sangat baik melakukan penanganan jaminan sosial, baik
untuk faskes maupun kebutuhan sosial lain. Bahkan KPK dengan sigap
menangkap Mensos (Juliari) ketika melakukan korupsi Bansos. Ini layak
diapresiasi," ujarnya.

Farhan menilai, keputusan pemerintah menutup akses warga negara asing
(WNA) ke Indonesia untuk memutus mata rantai penularan covid-19
merupakan langkah yang tepat meski telat. "Pernyataan tegas Menlu menutup perbatasan negara walau terlambat, layak diacungi jempol. Kebijakan yang semestinya dicanangkan sejak awal pandemi ini setidaknya mulai membangun kepercayaan masyarakat yang sempat bingung dengan pernyataan para menteri yang gagal menerjemahkan kebijakan Presiden," katanya.

Demikian juga dengan pernyataan Menkes baru yaitu Budi Gunadi Sadikin
yang dinilai memberikan penjelasan transparan tentang vaksinasi yang
merupakan master plan Pemerintah dalam penanganan Pandemik COVID-19.

<>Kementerian Pendidikan<>

Selain itu, Farhan juga mengkritik tindaklanjut kebijakan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang cuci tangan terkait jaminan
keamanan pelaksanaan belajar tatap muka mulai 2021.

"Bagaimana nasib jutaan anak sekolah dan mahasiswa kita? Apakah
Mendikbud sudah clear tentang kebijakan kegiatan belajar dan mengajar di semua level? Atau Mendikbud masih bersembunyi di balik narasi 'semua
dikembalikan kepada kebijakan masing - masing kepala daerah'. Pernyataan Mendikbud ini jelas - jelas cuci tangan, bukan memimpin gerbong besar sistem pendidikan keluar dari krisis akibat pandemik ini," katanya.

Sedangkan untuk enam menteri baru yang dilantik beberapa waktu lalu,
Farhan menekankan mereka untuk berinovasi dan mampu menerjemahkan visi
Jokowi dalam menangani COVID-19. "Saya melihat para menteri baru punya
kapasitas sangat baik walaupun belum bisa menutupi 100 persen kelemahan
kabinet kerja periode kedua Jokowi. Mereka akan menghadapi tantangan
yang sangat terjal," katanya.

"Menteri KKP dan Mensos harus bersih - bersih internal karena kasus
korupsi dahulu sebelum bisa kebutuhan dengan program. Menkes harus mampu menjadi leading sektor dan pemersatu gerak langkah menghadapi krisis kesehatan global ini. Menag punya pekerjaan rumah besar menghilangkan sisa-sisa dikotomi agama yang timbul karena radikalisasi dan pemanfaatan nya untuk kontestasi politik. Menparekraf harus mampu
bersinergi dengan Mendag yang baru membangun pasar ekspor budaya
Indonesia. Maka keduanya harus bisa menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya industri ekonomi kreatif yang berkelas dunia," tambahnya. (N-2)