Aparat hingga Pejabat Lakukan Tes Urine

SETELAH penangkapan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang terlibat pesta sabu, sejumlah daerah mulai meningkatkan pengawasan dan mengadakan tes urine. Sanksi pemecatan juga diberlakukan bagi para pejabat daerah.

Seperti di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sejumlah anggota Polres Temanggung menjalani tes urine, Selasa (15/3). Tes urine dilakukan secara mendadak seusai apel pagi. Kapolres Temanggung AKB Wahyu Wim Harjanto menyatakan tes urine merupakan upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Pelaksana-annya bekerja sama dengan Badan Narkotik Nasional (BNN) setempat.

“Tes urine ini adalah u­paya untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Tujuannya agar tidak ada penyeleweng­an yang dilakukan anggota,” tegas Wahyu, Selasa (15/3).

Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, seluruh personel TNI bersama istri yang bekerja di Kodim 1624 juga menjalani tes urine yang didahului dengan penyuluh­an narkoba di aula Kantor Camat Nubatukan.

“Tes urine ini merupakan perintah langsung dari Pang­lima TNI guna mengecek apakah ada anggota TNI menjadi pengguna narkoba. Jika ada anggota yang diketahui menggunakan narkoba, akan diproses hukum,” ujar Kasdim 1624 Flotim, Mohamad Yamin.

Tes urine

Selain jajaran polisi dan TNI, tes urine juga akan dilakukan di kalangan bupati dan pegawai negeri sipil (PNS).

Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Mauliate Simorangkir menyambut baik program pemberantasan narkoba dengan mewajibkan tes urine bagi PNS.

“Seluruh pejabat dari pusat hingga desa wajib tes urine secara rutin per triwulan. Ini sebagai pertanggungjawaban moral selaku pejabat publik, sekaligus simbol negara dan center of excellent masyarakat luas,” tegasnya, Selasa (15/3).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo langsung mengeluarkan peringatan kepada seluruh kepala daerah dan PNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk tidak bermain-main dengan narkoba.

“Narkoba saat ini menjadi perhatian utama pemerintah setelah terorisme. Maka seusai instruksi pemerintah pusat, Pemprov Jatim juga menyatakan perang besar-besaran terhadap penyalahgunaan narkoba dan terorisme,” tegas Soekarwo saat pidato di hari ulang tahun ke-66 Satpol PP di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

Ia pun mempersilakan institusi hukum untuk melakukan razia besar-besaran narkoba di jajaran PNS maupun pemerintahan kabupaten dan kota.

“Pemerintah sudah membuat aturan tegas bahwa kepala daerah dan PNS yang terlibat narkoba diminta mengundurkan diri, dan tentu saja bisa dipecat,” pesan Soekarwo.

Pada bagian lain, Polda Kalimantan Selatan kembali menggeledah permukiman warga di Kota Banjarmasin, Selasa (15/3).

Puluhan polisi dari Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin merazia dan menggeledah rumah-rumah warga di Jalan Tanjung Berkat Ujung, Teluk Tiram, Banjarmasin.

Wilayah itu dikenal sebagai perkampungan narkoba. Penyisiran perkampungan warga itu merupakan kelanjutan penggeledahan serupa dilakukan di permukiman padat penduduk di Gang Jamaah, Banjarmasin Selatan, pada awal Maret lalu.
Kapolda Kalsel Brigjen Agung Budi Maryoto mengatakan penyisiran narkoba di rumah-rumah warga dilakukan karena peredarannya sudah sampai ke pelosok. “Bahkan ada anak-anak yang sudah kecanduan narkoba,” kata Agung.

Sepanjang 2015 jumlah kasus narkoba di Kalsel sebanyak 1.872 kasus, dengan tersangka 2.312 orang. Tahun ini, narkoba hasil tangkapan BNNP Kalsel dan Polda Kalsel ialah sabu lebih dari 10 kilogram, ekstasi 5.000 butir, serta 3 juta butir obat daftar G. (PT/HS/JH/DY/N-3)