Konflik di Laut Lepas Meledak Sewaktu-waktu

KAPAL nelayan yang dinakhodai Guntur Dahlan bersama 14 nelayan melesat dengan kecepatan penuh. Kapal itu bukan sedang menangkap ikan, melainkan dalam misi mengejar gerombolan nelayan yang sedang menangkap ikan sekitar 6 mil dari bibir pantai.

Padahal, tinggi gelombang di perairan utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, siang itu 3-4 meter. "Akan tetapi, saya sudah bertekad ingin membuktikan bahwa gerombolan kapal itu sedang mencuri ikan," ujarnya.

Kejadian pada 25 Februari 2015 itu yang nyaris berkembang menjadi konflik nelayan antarprovinsi dikisahkan kembali oleh Guntur. Ketegangan sempat muncul karena kapal Guntur nyaris menabrak salah satu kapal milik pencuri. Di lautan itu ada 15 kapal nelayan yang beroperasi, terdiri dari 9 kapal penampung ikan dan 6 kapal penangkap ikan.

"Saya kemudian menanyakan izin operasional mereka di di perairan NTT, tetapi hanya ada surat keterangan andon bersama surat izin usaha perikanan," ujarnya.

Puluhan kapal milik nelayan Bali itu sudah dua bulan beroperasi di sana. Dalam praktiknya, para nelayan itu di siang hari memilih menepi dan bersembunyi dari pantauan nelayan lokal dan aparat. Pada malam harinya mereka keluar untuk menjala ikan.

Guntur dan rekan-rekannya makin emosi saat mengetahui nelayan-nelayan dari Bali itu menggunakan pukat hela yang dilarang pemerintah. Intinya para nelayan itu menggunakan peralatan modern. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang. "Namun, biasanya akhir dari penanganan kasus itu ujung-ujungnya pasti dilepas atau nelayannya kabur," kata Guntur.

Suatu saat bisa meledak. Ia mengungkapkan penangkapan ikan dari nelayan andon telah menimbulkan kecemburuan serius sehingga ia mengkhawatirkan konflik antarnelayan berpotensi muncul sewaktu-waktu bagai bom waktu. Apalagi, nelayan itu beroperasi secara terang-terangan, tetapi pemerintah daerah terkesan tak acuh.

Misalnya, tahun lalu ratusan nelayan di Kota Kupang menggelar unjuk rasa untuk membatasi operasi nelayan andon, tetapi itu tidak mempan. "Kami sudah sampaikan keluhan kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah, tetapi tidak kunjung ada solusi," tandasnya.

Guntur mengatakan peristiwa itu sudah berlangsung tiga bulan, tetapi masih belum hilang dari ingatan. Ketika nelayan menyampaikan itu kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTT Ibrahim Agustinus Medah beberapa hari lalu, disepakati operasional nelayan andon di perairan daerah itu disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan tujuan mencegah konflik antarnelayan di laut lepas berlanjut.

Ibrahim mengatakan aktivitas nelayan andon di perairan NTT harus dibatasi. Jika nelayan daerah lain ingin tetap menangkap ikan, harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah sehingga potensi laut tidak terkuras dengan cara yang tidak benar. "Saya sampaikan kepada menteri agar penangkapan ikan dengan jaring pun dipertimbangkan untuk dilarang," kata dia.

Bagi Ibrahim, penangkapan ikan berlangsung selama berbulan-bulan berpotensi menimbulkan transaksi ikan ilegal di tengah laut, bisa di antara nelayan andon atau dengan nelayan asing. Apalagi belakangan terungkap bahwa nelayan andon kerap menempatkan pukat di jalur migrasi ikan menuju Laut Sawu. "Ikan yang masuk ke Laut Sawu tidak diberi kesempatan lolos," ujarnya mengutip laporan dari nelayan.

Keadaan lebih mengenaskan dialami nelayan lokal yang tidak mampu berbuat apa-apa. Hasil tangkapan mereka yang berlayar di perairan dangkal di Teluk Kupang minim dan memicu harga ikan naik di pasar tradisional. Jika hasil tangkapan kurang, nelayan di daerah tersebut sering memasok ikan dari Kabupaten Flores Timur dan Lembata. "Pemerintah harus tahu bahwa ada persoalan serius di Nusa Tenggara Timur," kata Ibrahim. (PO/N-4)