Aturan Mudik Disusun Komprehensif

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menteri dan seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk membuat aturan mudik yang komprehensif pada masa pandemi covid-19. Skenario-skenario yang dimunculkan harus bisa melingkupi seluruh persoalan, tidak sepotong-sepotong, atau hanya mencakup satu aspek saja.

“Jangan buat kebijakan yang bersifat sektoral atau hanya untuk kepentingan daerah. Harus dilihat secara utuh baik di hulu, tengah dan hilir,” tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas pembatasan antisipasi mudik melalui konferensi video dari Istana Bogor, kemarin.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden terkait Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, sangat jelas bahwa prioritas pemerintah ialah menjaga masyarakat tetap berada di daerah masing-masing atau tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri.

Untuk mendukung kebijakan itu, tengah digodok wacana penggantian hari libur nasional untuk periode Hari Raya Idul Fitri. “Saya melihat, untuk mudik ini, dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatifnya mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan,” tegas Jokowi.

Jika wacana itu benar-benar bisa diimplementasikan, Presiden ingin ada kebijakan-kebijakan pendamping yang akan memudahkan masyarakat yang pulang ke kampung halaman.

“Berikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut, kemudian bisa juga menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah. Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberi sedikit ketenangan kepada masyarakat,”
tutur Kepala Negara.

Di sisi lain, Presiden meminta disiapkan intervensi jika pada akhirnya masyarakat tetap berkeras untuk pergi ke kampung halaman. Pengawasan dan pengendalian di daerah, terutama di tingkat kelurahan dan desa bahkan hingga yang terbawah, yakni RT/RW, harus dimaksimalkan.

“Pemudik yang datang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pengawasan (ODP) sehingga harus menjalani isolasi mandiri. Selain itu, dana desa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa,” tandasnya.

Libur Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji rencana penggeseran hari libur Lebaran. Jika memungkinkan, libur Hari Raya Idul Fitri akan dipindahkan dan diakumulasikan dengan libur-libur di akhir tahun.

Dengan dimundurkannya libur nasional ini, masyarakat diharapkan bisa menunda rencana mudik ke kampung halaman sampai covid-19 mereda.

“Sekarang sedang dihitung dan dirumuskan teknisnya,” ujar Luhut seusai mengikuti rapat terbatas, kemarin.

Dalam acara Primetime News Metro TV tadi malam, Luhut juga mengatakan pemerintah sedang menyusun buku panduan yang memuat teknis mudik Lebaran di tengah pandemi covid-19. Panduan itu dapat menjadi pedoman agar masyarakat tidak mengambil risiko untuk mudik ke kampung halaman.

“Orang supaya tahu, kalau pergi, dampaknya apa. Kalau naik kereta api, kereta apinya mungkin hanya isi beberapa puluh orang satu kereta api. Akibatnya harganya jadi naik. Kalau kau naik sepeda motor, tidak boleh boncengan. Kalau naik mobil, tidak boleh berempat. Sampai di
kampung nanti harus karantina 14 hari,” tegasnya. (Hld/Rif/Ifa/X-10)