Pemprov Sumsel Tambah 2.000 Ruang Karantina

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan menyiapkan tambahan total 2.000 ruang karantina untuk orang dalam pemantauan (ODP) virus korona di Wisma Atlet Jakabaring Sport City dan Asrama Haji Palembang.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kedua sarana itu memiliki kapasitas masing-masing 1.000 kamar/ruangan.

‘’Untuk karantina ODP tidak perlu menggunakan standar seperti kamar PDP (pasien dalam pengawasan) karena ini untuk mencegah dia dari pertemuan dengan orang yang tidak terjangkit. Jadi kami siap 2.000 kamar,’’ katanya, Rabu (24/3).

Dia menjelaskan penanganan ODP dan PDP berbeda di mana isolasi untuk PDP harus di rumah sakit. Pemprov sendiri telah menunjuk 8 rumah sakit rujukan di Palembang untuk penanganan Covid-19.

Diketahui, sedikitnya 60 ruang isolasi dipersiapkan dalam antisipasi covid-19, seperti RSMH, RS Siti Fatimah, RS Ernaldi Bahar, RS Paru, RS Gigi dan Mulut dan RS Mata.

Di mana dari 60 ruang isolasi tersebut, 24 ruang isolasi diantaranya berada di RSMH Palembang.

Termasuk juga ruang isolasi disiapkan di rumah sakit yang ada di bawah naungan Pemprov Sumsel seperti di RS Siti Fatimah ada 14 ruang isolasi, RS Ernaldi Bahar 7 ruang isolasi, RS Paru-Paru 13 ruang, RS Gigi dan Mulut 1 ruang, RS Mata 1 ruang.

"Artinya dari rumah sakit ini kita siapkan 60 ruang isolasi. Ruang isolasi yang disiapkan sesuai standar medis dalam penanganan Covid-19 ini," terangnya.

Meski begitu, sejumlah rumah sakit lain baik rumah sakit milik pemerintah kota maupun kabupaten serta rumah sakit swasta juga ditunjuk dalam penanganan Covid-19 seperti RS Pertamina, RS Pusri, RS Bari dan lainnya. Termasuk juga Bhayangkara milik Polri dan RS AK Gani milik TNI.

Selain itu, Sumsel juga telah menyiapkan Rp100 miliar dari APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 di daerah tersebut.

‘’Kami tindaklanjuti Kepres dan Inpres tentang cadangan keuangan untuk realokasi dan refocusing anggaran. Jadi dana Rp100 miliar itu akan digunakan untuk vovid-19 dan dampaknya,’’ kata Herman Deru, Selasa (24/3).

Deru menambahkan besaran realokasi itu didapat dari berbagai efisiensi yang dilakukan pemprov, mulai dari menunda perjalanan dinas hingga penyelenggaraan acara yang bersifat seremonial. (OL-2)